Asta Cita Prabowo

Reshuffle 1 Oktober 2026: Konsekuensi Stabilitas Ekonomi Fiskal dan Penguatan Hilirisasi

Redaksi - Kamis, 01 Oktober 2026 23:07 WIB
Reshuffle 1 Oktober 2026: Konsekuensi Stabilitas Ekonomi Fiskal dan Penguatan Hilirisasi
Poto: Istimewa
Aktivis 98, Herianto SE
drberita.id -Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet terbesar sepanjangpemerintahannya dengan melantik 18 pejabat sekaligus di Istana Negara, pada Kamis 1 Oktober 2026. Perombakan tersebut menyentuh jantung ekonomi fiskal, hilirisasi, dan keamanan nasional.

Sejumlah posisi strategis diisi wajah baru. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dijabat Bahlil Lahadalia yang merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dijabat Sugiono, Menko Politik dan Keamanan (Polkam) dijabat Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri dijabat Arrmanatha Nasir, dan Menteri Perindustrian dijabat M. Sarmuji.

Selain itu, Presiden juga melantik Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Drajad Hari Wibowo, dua Wakil Menteri Keuangan baru Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman, serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto yang menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Aktivis 98, Herianto SE menilai perombakan kabinet tersebut merupakan kebutuhan riil untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan ekonomi.

"Reshuffle 1 Oktober ini bukan bagi-bagi kursi. Ini jurus Presiden Prabowo untuk mengunci brankas Rp.600 triliun yang bocor selama 34 tahun karena laporan palsu, 100 ton menjadi 50 ton. Pintu sudah satu, penjaga sudah baru," ucap Herianto di Medan, Kamis 1 Oktober 2026 malam.

Konsekuensi terhadap Stabilitas Ekonomi Fiskal

Menurut Herianto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedang diuji. Pemerintah harus menarik dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp.120 triliun, dan menanggung jatuh tempo pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebesar Rp.37,7 triliun per 25 September 2026. Di sisi lain, kebocoran ekspor akibat praktik underinvoicing dan transfer pricing masih terjadi.

Karena itu tim fiskal dipertebal. Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang baru dilantik pada 14 September lalu kini diperkuat oleh 2 Wakil Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Koordinator Perekonomian.

"Tugasnya satu, memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) 100 persen berjalan, devisa pulang, dan pajak tidak hilang lagi," ujar Herianto.

"Pasar merespons secara volatil. Pada perdagangan 1 Oktober, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terperosok ke level 5.973 dan ditutup melemah 1,02 persen ke level 6.009,5 dengan aksi jual bersih investor asing (net foreign sell). Nilai tukar rupiah juga tertekan ke Rp17.966 per dolar Amerika Serikat (AS)," sambungnya.

Namun, lanjut Herianto, tekanan tersebut bukan semata-mata karena reshuffle, melainkan kombinasi timbal hasil (yield) obligasi Pemerintah AS yang tinggi dan sentimen global. Pasar saat ini menunggu kejelasan kebijakan (policy clarity) dari tim ekonomi baru.

Konsekuensi Penguatan Hilirisasi dan Kunci 1 Januari 2027

Konsekuensi kedua adalah penguatan hilirisasi sebagai program andalan Presiden Prabowo. Herianto menjelaskan, hilirisasi selama ini terpecah antara Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi. Akibatnya, harga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Kebun dan Pasar Lelang (KPBN) sebesar Rp.14.938 per kilogram jauh di bawah harga dunia di Rotterdam sebesar Rp.27.882 per kilogram.

"Selisih Rp.12.944 dikali 30 juta ton, sama dengan Rp.388 triliun hilang hanya dari CPO mentah, belum termasuk turunan yang totalnya mencapai Rp.538 triliun hingga Rp.588 triliun," jelasnya.

Dengan ditunjuknya Bahlil sebagai Menko Hilirisasi merangkap Menteri ESDM, komando menjadi tunggal. Hal itu berkaitan langsung dengan Kunci 1 Januari 2027, yaitu kebijakan Satu Pintu Ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Kunci 1 Januari 2027 adalah kebijakan satu pintu ekspor. Payung hukumnya sudah terkunci," tegasnya.

Payung hukum tersebut adalah PP Nomor 24 Tahun 2026 yang memandatkan DSI sebagai satu-satunya pintu ekspor, serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2026 untuk batu bara, Nomor 16 Tahun 2026 untuk CPO, dan Nomor 17 Tahun 2026 untuk ferro alloy yang terbit pada 8 Juni 2026.

Masa transisi ditetapkan 1 Juni hingga 31 Desember 2026 melalui sistem CEISA 4.0 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan wajib penuh (full mandatory) mulai 1 Januari 2027. DSI sendiri resmi menjadi BUMN pada 25 Mei 2026.

"Cara lama, eksportir menjual murah ke perusahaan cangkangnya sendiri di Singapura, selisihnya diparkir di luar negeri. Cara baru per 1 Januari 2027, eksportir wajib menjual terlebih dahulu ke DSI di dalam negeri dengan harga wajar, baru DSI yang menjual ke luar negeri dengan harga dunia. Brankas terkunci, devisa pulang, pajak utuh," beber Herianto.

Di sisi keamanan, Kapolri baru Suyudi Ario Seto ditugaskan untuk membersihkan praktik tambang ilegal dan premanisme di kawasan industri agar agenda hilirisasi dapat berjalan optimal.

Harapan kepada Kabinet Baru

Di akhir pernyataannya, Herianto pun menitipkan harapan besar kepada kabinet baru hasil reshuffle 1 Oktober 2026 agar mampu menjadi motor perbaikan ekonomi nasional.

"Kami berharap kabinet baru ini tidak hanya solid, tetapi juga mampu memberikan dukungan penuh terhadap perbaikan ekonomi nasional yang saat ini sedang diuji. Terutama untuk menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo sebagai jalan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat," ujarnya.

Masih Herianto, PSN tidak boleh hanya menjadi proyek mercusuar, tetapi harus dirasakan langsung oleh petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Jika hilirisasi terkunci, kebocoran Rp.600 triliun terselamatkan dan PSN berjalan adil. Maka cita cita ekonomi Pancasila, yaitu kesejahteraan dan keadilan ekonomi bukan lagi hanya jargon. Rakyat di Labuhanbatu, Asahan, dan Pelalawan yang selama ini hanya mendapat ampas sawit, kini mendapatkan buahnya

Aktivis 98 ini berpesan bahwa reshuffle 18 pejabat tersebut merupakan awal, bukan akhir.

"Pintu sudah satu, penjaga sudah baru, jadwal kunci 1 Januari 2027 sudah ditetapkan. Sekarang waktunya kerja. Rakyat menunggu bukti, bukan janji. Jika kabinet kompak, insyaallah brankas negara terkunci, ekonomi stabil, dan keadilan ekonomi terwujud," pungkas Herianto SE.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
EkonomiFiskalHilirisasiReshuffle
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru