Hasbil Lubis Ajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap PMK Nomor 1 Tahun 2026
Redaksi - Jumat, 25 September 2026 23:57 WIB
Poto: Istimewa
Hasbil Mustaqim Lubis.
.
drberita.id -Hasbil Mustaqim Lubis melalui Kuasa Hukumnya MT Law Firm secara resmi mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 (PMK 1/2026).
PMK itu mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada Tahun 2026.
Dalam permohonannya, Pemohon menilai bahwa PMK 1/2026 telah menetapkan jadwal penanganan yang bertentangan dengan Pasal 475 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang secara tegas mengatur bahwa keberatan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil.
PMK 1/2026 dinilai berpotensi memperpanjang batas waktu tersebut yang bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.
Pemohon tidak meminta Mahkamah Agung untuk memutus perkara sengketa perselisihan hasil pemilu secara konkret, melainkan hanya menguji legalitas materi muatan PMK 1/2026 sebagai peraturan di bawah undang-undang agar tidak mengesampingkan undang-undang yang lebih tinggi.
Hasbil berharap Mahkamah Agung dapat memutuskan agar Pasal 1 beserta Lampiran PMK 1/2026 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagai dasar hukum untuk mengesampingkan, memperpanjang, atau mengubah tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017, sehingga menjaga supremasi hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Hasbil Lubis: Tambang baru itu bernama Ekonomi Kreatif
Refleksi Program Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022
KPK Raih Penghargaan Germas Award Tahun 2022
Pulang dari Bandung, Komisi A Segera Panggil Semua Pihak Terkait PMKS PT. Sawit Sumatera
PMKS PT. Sawit Sumatera Perkasa tak Berizin, Bupati Hendriyanto: Nanti Saya Konfirmasi
PMKS PT. Sawit Sumatera Perkasa tak Berizin, Kasatpol PP: Kami Tunggu Perintah Pimpinan
Komentar