Henri Jhon Ungkap Aset Pemko Medan Diperjualbelikan di Bawah Tangan

Redaksi - Selasa, 25 Agustus 2026 18:08 WIB
Henri Jhon Ungkap Aset Pemko Medan Diperjualbelikan di Bawah Tangan
Poto: Istimewa
Anggota DPRD Medan Henri Jhon Hutagalung.
drberita.id -Anggota DPRD Medan Henri Jhon Hutagalung blak-blakan mengungkap soal aset Pemko Medan yang diduga diperjualbelikan di bawah tangan hingga masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang amburadul.

Persoalan itu diungkap Henri Jhon di dalam forum paripurna penyerahan rekomendasi terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penertiban Aset, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Zulkarnaen SKM, serta jajaran anggota dewan.

Hadir dalam forum Walikota Medan Rico Waas, Wakil Walikota Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi, Plt Sekretariat DPRD Erisda Hutasoit, serta para kepala OPD, pada Senin 24 Agustus 2026.

Henri Jhon melayangkan interupsi terkait rekomendasi dewan yang dinilainya belum menyentuh substansi persoalan aset secara komprehensif, khususnya praktik jual beli aset di bawah tangan.

​"Aset Pemko ini sudah pernah saya sampaikan langsung kepada Saudara Walikota tahun lalu untuk segera diselesaikan, tetapi sampai saat ini belum terlihat wujudnya," tegasnya.

Henri Jhon membeberkan terdapat lahan seluas kurang lebih 3 hektare yang sudah lebih dari 20 tahun dikuasai oleh ratusan kepala keluarga. Ironisnya, lokasi tersebut kini berubah menjadi kawasan permukiman kumuh sekaligus sumber penyakit masyarakat.

​Masalah tersebut bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2024-2029 yang telah disepakati bersama, di mana Pemko Medan diwajibkan segera memperbaiki kawasan permukiman kumuh serta mensinkronkannya dengan program revitalisasi sungai dan relokasi warga di bantaran sungai.

​"Waktu kita tinggal tiga tahun lagi. Saya pikir ini nggak main-main, jangan sampai nanti berakhir periode Saudara Walikota, ini tidak selesai," tegasnya.

​Selain masalah aset, Henri Jhon juga menyoroti carut-marut penetapan PBB-P2 di Kota Medan yang dikeluhkan masyarakat, karena besaran tarif yang tidak transparan dan tidak masuk akal.

​Ia mengungkapkan adanya temuan di lapangan di mana bangunan dua lantai dikenakan pajak Rp.13 juta, sementara bangunan satu lantai dengan luas tanah yang sama justru dikenakan Rp.20 juta, bahkan ada yang mencapai Rp.34 juta tanpa kejelasan mekanisme perhitungan.

​"Orang kalau sudah berurusan dan rumit, dia tidak akan mau mengurus dan tidak mau membayar pajak atau retribusi PBB-P2. Kalau urusannya rumit, orang juga tidak akan mau berinvestasi di Kota Medan," bebernya.

Henri Jhon mendorong DPRD agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) PBB-P2 untuk memastikan proses birokrasi perpajakan daerah menjadi lebih sederhana, cepat, transparan, dan seluruh pendapatan murni masuk ke kas PAD tanpa ada kebocoran.

Henri Jhon pun mengingatkan pentingnya fungsi pengawasan DPRD agar setiap rekomendasi dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) maupun pansus tidak sekadar tulisan kertas tanpa eksekusi nyata.

​"Jadi jangan nanti omong-omong saja lah. Cerita di sini, perintah sana, perintah sini, tetapi tidak dilaksanakan dan kita diam saja. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan kita, ini harus kita laksanakan dengan baik," pungkasnya.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru