Menanti Keberanian Jaksa Menangkap Para Perampok Uang Jalan Tol Medan-Binjai
Redaksi - Minggu, 11 Oktober 2026 16:56 WIB
Poto: Muhammad Artam
Kantor Kejati Sumut
drberita.id -Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) beberapa waktu lalu dikabarkan telah menaikkan status perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Medan-Binjai ke tahap penyidikan.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi pada Minggu (19/4/2026) menyatakan kasus tersebut sudah ditahap penyidikan dan masih pemeriksaan saksi-saksi.
Kasus pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol ruas Medan-Binjai seksi I, II dan III sepanjang 25,441 kilometer tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggaran sebesar Rp 1.170.440.000.000. Akan tetapi, setelah 6 bulan pasca dilakukan penyidikan dugaan korupsi tersebut, penyidik belum menetapkan tersangka.
Semangat Rakyat Anti Korupsi (Semarak) menduga adanya pihak-pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan yang turut menikmati "permainan" pembebasan lahan jalan tol.
"Kami pernah bertemu dengan para petani di daerah Tanjung Mulia Medan yang mengaku sebagai penggarap tanah, namun tidak menerima sepeser pun dari ganti rugi tanah yang dijadikan jalan tol," ucap Presidium Semarak Sutrisno Pangaribuan di Medan, Minggu 11 Oktober 2026.
Menurut Sutrisno para petani saat itu menyebut pemerintah telah menetapkan skema ganti rugi dengan pembagian antara pemilik sertifikat dengan penggarap yang menguasai dan mengusahai lahan. Namun para pemilik sertifikat diduga sama sekali tidak mematuhi skema ganti rugi. Para penggarap tidak menerima sama sekali ganti rugi setelah para pemilik sertifikat menerima dari pemerintah.
Para penggarap juga mengaku bahwa mereka tidak mengenal orang-orang yang menjadi pemilik sertifikat di atas tanah yang mereka garap. Para penggarap menduga ada permainan antara oknum-oknum Kementerian ATR/ BPN, Kementerian PUPR dan oknum-oknum pemilik sertifikat.
Sejumlah orang diduga tidak memiliki bidang tanah di Tanjung Mulia Medan, namun memiliki sertifikat, menerima ganti rugi, dan tidak membagi dana kepada penggarap.
"Sebagai rekan juang rakyat, kami mendukung sepenuhnya Kejati Sumut untuk mengungkap kasus tersebut secara transparan. Pemufakatan jahat yang dilakukan oknum-oknum Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan orang-orang yang diduga merekayasa kepemilikan tanah harus ditangkap. Seperti para jaksa yang pernah membantu dan menyelamatkan Bobby Nasution dari kasus lampu pocong. Para jaksa di Kejati Sumut juga diminta mampu menyeret para perampok uang negara dari dugaan kasus korupsi pengadaan lahan jalan tol Medan-Binjai," tutup Sutrisno Pangaribuan.
Sebelumnya, Kejati Sumut melakukan penggeledahan pada dua kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), yakni kantor BPN Provinsi Sumut di jalan Brigjend Katamso, serta Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Medan. Dari penggeladahan tersebut, para penyidik menyita berkas dan dokumen terkait perkara yang tengah diselidiki.
Di Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara, penyidik melakukan pemeriksaan di ruang kerja Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, ruang staf, hingga gudang arsip yang berkaitan dengan dokumentasi pengadaan tanah. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, penggeledahan difokuskan pada sejumlah ruangan yang diduga menyimpan dokumen terkait proses pengadaan tanah proyek tersebut.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Rest Area Baru Tol Kutepat Siap Untuk Dukung Kenyamanan Perjalanan ke Danau Toba
KPK Periksa 2 Mantan Bupati di Sumut dan Pegawai Kementerian PUPR
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Kunjungi Proyek Jalan Tol di Pekan Baru
BPN Serahkan Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Al-Huda Difasilitasi Anggota DPRD Labuhanbatu
3.540 Warga Sarirejo Medan Polonia Terima 30 Kg Beras dari BPN
Kejaksaan RI Kawal Program Strategis di Sektor Kesehatan
Komentar