2 Underpass Kota Medan Atasi Macet: Jalan Gatot Subroto Pakai APBN, Jalan Jawa Gunakan APBD

Redaksi - Minggu, 03 Agustus 2025 12:04 WIB
2 Underpass Kota Medan Atasi Macet: Jalan Gatot Subroto Pakai APBN, Jalan Jawa Gunakan APBD
Poto: Istimewa
Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar.
drberita.id -Pembangunan fly over atau underpass menjadi salah satu cara Pemko Medan untu mengatasi kemacetan. Namun biayanya cukup besar bisa mencapai Rp 200 miliar.

Untuk menyiapkan anggaran sebesar itu, Pemko Medan tidak bisa hanya mengandalkan APBD, tetapi harus ada bantuan dana dari APBN.

Kebutuhan underpass atau fly over di Kota Medan ada 8 titik, tetapi itu untuk rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun baru bisa direalisasikan. 2 titik sudah dibangun yakni di Jalan Gatot Subroto simpang Jalan Asrama, dan Jalan Gagak Hitam atau Ringroad.

"Satu lagi di Jalan Jawa simpang Jalan Gaharu dan Jalan HM Yamin. Yang di Jalan Gatot Subroto menggunakan dana APBN, sedangkan Jalan Jawa dana APBD. Walikota Medan pak Bobby Nasution waktu itu perlu percepatan pembangunan," kata Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar kepada wartawan, Sabtu 2 Agustus 2025.

Benny Iskandar menjelaskan rencana pembangunan fly over atau underpass tersebut sudah dibahas di pansus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Di Pansus, ada 8 titik kebutuhan Kota Medan, tapi baru 2 yang dibangun, tinggal 6 titik lagi.

"Saya sampaikan dalam RPJMD hanya satu titik yang bisa dibangun lewat APBN, kalaupun memungkinkan maksimal bisa 2 titik dari APBD. Pansus menanyakan, kenapa tidak bisa dibangun sekaligus enam titik. Saya katakan bahwa semua underpas dan fly over di Medan dibangun lewat APBN, kecuali di Jalan Jawa," terangnya.

Disampaikannya lagi, fly over di Amplas berjarak 10 tahun dengan di Cemara atau Pulo Brayan. Kemudian Cemara dengan Jalan Jamin Ginting 4 tahun, Jalan Jamin Ginting dengan Jalan Gatot Subroto berjarak 5 tahun.

Sehingga Benny menegaskan dalam RPJMD paling bisa dibangun satu titik underpass. "Kalaupun dua titik melihat kondisi APBD kita nanti, apakah pendapatannya lewat PAD meningkat," ungkapnya.

Pemerintah pusat kata Benny lebih condong membangun underpass dibanding fly over. Pasalnya, jika fly over harus melihat sisi kanan dan kiri yang harus dibebaskan misalnya pedagang di pinggir jalan.

Setelah dibangun kondisi fly over sangat kumuh, karena di kolongnya dihuni banyak aktivitas sehingga kesannya kurang indah. Sehingga pilihan terbaik adalah membangun underpass.

Benny Iskandar menegaskan, ada 5 alternatif yang dirancang Pemko Medan mengatasi kemacetan dengan anggaran yang murah. Pertama membuat lampu lalulintas, agar tidak terjadi kesemrawutan jalan. Kedua, membatasi persimpangan dengan menutup jalur crossing.

Cara seperti ini sudah berhasil dilakukan pemko, contohnya simpang Jalan Karya dan Amir Hamzah, ditutup persimpangannya, Jalan AH Nasution simpang Jalan Karya Wisata, kemudian simpang tol Jalan Bandar Selamat.
Terbukti, setelah persimpangan itu ditutup tidak ada lagi kemacetan.

Alternatif ketiga adalah memutar jalan, median jalan dibuka untuk memutar berjarak 2 kilometer. Kalau per 500 meter dibuka akan macet karena banyaknya kendaraan. Seperti di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Karya Wisata dan Ringroad atau Gagak Hitam per dua kilometer baru dibuka jalan memutar.

Kemudian, alternatif keempat dengan sistem kanalisasi, artinya jalan kota bertemu dengan jalan nasional atau jalan alteri kalau membelok harus dipisahkan jalannya. Contohnya Jalan Jamin Ginting ke Jalan Dr Mansyur USU atau Jalan Kapten Muslim, kalau membelok harus ada jalan khusus agar tidak terganggu pengendara yang jalan lurus.

Sedangkan alternatif kelima adalah, membuat bundaran, seperti di bundaran HI Jakarta, bundaran simpang enam dan simpang tujuh Semarang, sebanyak apapun kenderaan tidak akan macet karena memutar.

"Kami sudah melakukan studi akan membuat bundaran di simpang Glugur Jalan KL Yos Sudarso dan simpang Jalan Juanda. Kalau alternatif pertama sampai kelima tidak berhasil, barulah kita buat alternatif keenam yaitu fly over atau underpass. Karena biaya kelima alternatif tersebut terbilang murah," tuturnya.

Namun Pemko Medan masih lupa dengan pembangunan jalan kota yang berada di pinggiran, yang berbatasan langsung dengan Pemkab Deliserdang, seperti contoh Jalan Datok Kabu Pasar 3 Tembung, yang berada di Kecamatan Medan Denai.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru