AMNB Surati DPRD Mandailing Natal Soal Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati
Redaksi - Kamis, 24 September 2026 20:48 WIB
Poto: Ilustrasi
Logo AMNB
drberita.id -Aliansi Mandailing Natal Bersatu (AMNB) telah menyerahkan surat usulan kajian dan evaluasi pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Mandailing Natal pada Kamis (24/9/2026).
Surat bernomor 001/AMNB/IX/2026 tersebut diserahkan langsung sebagai bentuk desakan resmi agar DPRD Mandailing Natal segera menggunakan hak pengawasan konstitusionalnya, termasuk membentuk Panitia Angket untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan.
Dalam berkas usulan yang telah masuk ke Sekretariat DPRD Mandailing Natal, AMNB membeberkan sejumlah temuan awal dan evaluasi kritis terhadap jalannya pemerintahan daerah:
1. Stagnasi Visi Misi dan Mis-Manajemen Anggaran:
Pemerintahan dinilai terjebak dalam agenda seremonial yang menyerap ruang fiskal APBD tanpa output kebijakan strategis yang konkret, yang diduga melanggar kewajiban tata kelola pemerintahan yang baik (Pasal 67 huruf f UU No. 23/2014).
2. Dugaan Maladministrasi Pasar Baru Panyabungan:
AMNB mencatat indikasi ketidakberesan pengadaan alokasi daya listrik pedagang, perubahan struktur fisik (bobok los) tanpa Perda yang sah (abuse of power), hingga dugaan penyesuaian tarif retribusi secara sepihak yang berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e UU No. 23/2014).
3. Ketidakpastian WPR dan Pengabaian Kesejahteraan:
Pemkab dinilai gagal menekan angka kemiskinan dan lamban mengawal realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di tingkat Provinsi Sumatera Utara, sehingga memicu maraknya PETI tak terkendali serta menghilangkan potensi PAD dan kepastian hukum bagi penambang rakyat.
4. Lakukan Pengawasan Melalui Jalur Konstitusional
Koordinator Umum AMNB, Ahmad Yusuf Tanjung, S.Sos, bersama Sekretaris Koordinator Seri Aidah, S.Pd, dan Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Nelvin Roganda Hutagaol, SH menegaskan bahwa penyerahan surat ini merupakan langkah awal menguji akuntabilitas kepala daerah secara hukum dan politik.
"Surat usulan sudah resmi kami masukkan ke DPRD Madina. Kami tidak dalam posisi memvonis bersalah, melainkan mendesak DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara obyektif melalui mekanisme Panitia Angket dan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 80 UU No. 23/2014," tegas Kordinator Umum AMNB Ahmad Yusuf Tanjung, Kamis 24 September 2026.
AMNB pun berharap DPRD Kabupaten Mandailing Natal menindaklanjuti surat masuk tersebut demi menjaga prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan kepentingan seluruh masyarakat Mandailing Natal.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Meski Beda Keyakinan, Bantuan Anggota DPRD Labuhanbatu ke Masjid Al-Huda Viral di Media Sosial
Keluhan Warga Polonia Soal Layanan Kesehatan Dapat Respon Anggota DPRD Kota Medan
KPK Periksa 2 Mantan Bupati di Sumut dan Pegawai Kementerian PUPR
Bertemu Ketua DPRD Medan, Direktur Politeknik Kesehatan Regina Maris Minta Dukungan
Massa FSPMI Geruduk Kantor DPRD Sumut, Tuntut UU Pelindungan Buruh Disahkan Tanpa Omnibus Law
BPN Serahkan Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid Al-Huda Difasilitasi Anggota DPRD Labuhanbatu
Komentar