Sumut Krisis Listrik, Nasib Dirut PLN Darmawan Prasodjo Ditentukan RUPS 15 Juni
Redaksi - Senin, 08 Juni 2026 21:16 WIB
Poto: Istimewa
Kantor PLN Pusat.
drberita.id -Sumatera Utara (Sumut) terkini persis seperti era tahun 2017, dilanda krisis listrik. Faktanya, dalam sepekan terakhir, sistem elektrifikasi di sejumlah wilayah khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, tidak normal. Bahkan pemadaman listrik secara masif terus terjadi hingga hari ini.
Seperti yang dituturkan Ade, warga Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai. Menurutnya, sejak peristiwa ambruknya belasan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 275 kV pada Kamis 4 Juni 2026, sampai saat ini warga Kota Medan terus mengalami pemadaman bergilir.
"Sampai hari ini pemadaman listrik terjadi. Tiap hari minimal 3 jam listrik padam," tuturnya.
Ade juga sangat menyesalkan sejauh ini tindakan nyata kepada masyarakat yang umumnya pelanggan hanya sebatas permintaan maaf. Sedangkan listrik yang menjadi kebutuhan utama, tak kunjung normal.
"Katanya PLN bekerja extra untuk segera memulihkan sistem kelistrikan, tapi sampai sekarang tidak ada jaminan bahwa listrik akan stabil. Sejak tanggal 4 Juni kami merasakan pemadaman, jadi sudah hampir sepekan ini terjadi. Apalagi katanya proses perbaikan jaringan baru selesai tanggal 14 Juni, miris sekali," ujarnya.
"Dampaknya jelas, warga rugi besar. Banyak masyarakat yang mengeluh karena akibat padamannya listrik, peralatan elektronik mereka rusak, bagi peternak ayam ribuan ternaknya mati. Masak cuma minta maaf, harusnya kompensasi yang jelas diberikan PLN," imbuhnya.
Menimpali hal itu, Koordinator Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengatakan peristiwa pemadaman bergilir ini membuktikan gagalnya manajemen PT PLN (Persero) dalam menjaga persoalan listrik yang berdampak pada tidak nyamannya masyarakat pelanggan.
"Sebagai pelanggan yang membayar tagihan listrik setiap bulannya, tentu kita tidak mau tahu dengan kerusakan yang terjadi. Intinya kita mau listrik andal. Kan ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita membayar tagihan, hak kita mendapat listrik andal," ungkap Yudhistira di Jakarta, Senin 8 Juni 2026.
Listrik sebagai kebutuhan primer, juga tentunya menjadi perangkat vital dalam menunjang seluruh aktivitas masyarakat.
"Era ini seluruh perangkat di rumah kan menggunakan tenaga listrik. Tapi kalau begini kejadiannya, sudah seperti zaman batu kita. Tidak usahlah PLN menggaungkan menghadirkan listrik andal kalau bolak balik byarpet," kecamnya.
Di sisi lain, Yudhistira mendesak Presiden Prabowo Subianto serius memperhatikan masalah pemadaman listrik hingga blackout yang terus berulang ini, termasuk memperhatikan kegagalan Direktur PLN Darmawan Prasodjo dalam mengelola BUMN strategis tersebut.
"Kita berharap presiden Prabowo peka terkait kelistrikan ini. Jangan bicara soal pembangunan pembangkit listrik sampai ribuan Mega Watt kalau pengendali tidak beres bekerja. PLN sangat membutuhkan penyegaran. Salah satunya tentu mencopot Dirut Darmawan Prasodjo yang kami nilai gagal mengelola perusahaan. Semoga pada RUPS 15 Juni nanti, perubahan itu terjadi," tegas Yudhis.
Sesuai penegasan COO Danantara, Dony Oskaria, PT PLN (Persero) dijadwalkan akan melaksanakan RUPS pada 15 Juni 2026 mendatang.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
SPPG MBG Sudah Ada Yang Tutup di Sumut: Dana Operasional Belum Masuk dari Pusat
Ramai Calo Tiket AFF U-19 di Stadion Utama Sumut: Harga Jual Rp.350 Ribu
AdNI Akan Gugat Class Action Jika Presiden Prabowo Tidak Copot Dirut PLN
Ayah dan Ibu Bersujud ke Gubernur Sumut Untuk Kesembuhan Anak di RS Mitra Medika Premiere
PLN Kenakan Beban Bergilir Kepada Pelanggan Akibat Pemadaman Listrik
Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Desak Kejaksaan Agung Periksa 42 SPPG MBG Milik Penguasa Proyek di Kota Medan
Komentar