Politik Praktis

Bobby Nasution dan Rico Waas Serupa Tapi Tak Sama Mimpin Kota Medan

Redaksi - Selasa, 19 Mei 2026 00:41 WIB
Bobby Nasution dan Rico Waas Serupa Tapi Tak Sama Mimpin Kota Medan
Poto: Istimewa
Bobby Nasution dan Rico Waas
drberita.id -Polemik keberangkatan Walikota Medan Rico Waas ke luar negeri untuk berobat tidak semata soal izin administratif, melainkan memperlihatkan lemahnya komunikasi pemerintahan dan tata kelola kepemimpinan di lingkungan Pemko Medan dan Pemprov Sumut.

Pengamat Kebijakan Publik dan Anggaran Elfenda Ananda mengatakan persoalan gaya kepemimpinan dan komunikasi politik Rico Waas sebagai Walikota Medan, dan warisan tata kelola pemerintahan era Bobby Nasution yang dinilai belum berhasil membangun sistem birokrasi yang kuat dan tertib menjadi alasan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Kepala Daerah bukan hanya dituntut patuh prosedur, tetapi juga menjaga etika koordinasi antarlembaga.

"Ketika Gubernur Sumut sampai menyatakan tidak mengetahui keberadaan walikota dan hanya mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ke "luar kota", maka publik menangkap adanya disharmoni birokrasi di level elite pemerintahan," ujar Elfenda, Senin 18 Mei 2026.

Menurut Elfenda, dalam persoalan pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution seusai menghadiri peresmian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Medan Tuntungan, pada Sabtu 16 Mei 2026, acara tersebut tidak dihadiri oleh Walikota Medan Rico Waas.

Jika izin Mendagri memang sudah ada, maka substansi masalahnya bukan lagi legalitas perjalanan. Yang menjadi sorotan publik justru mengapa gubernur seolah tidak mengetahui keberadaan walikota. Ini menunjukan komunikasi kelembagaan dan koordinasi pemerintahan belum berjalan baik.

Pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang menyebut Rico Waas hanya izin ke "luar kota", lalu belakangan diketahui berada di luar negeri, memunculkan persepsi disharmoni di internal pemerintahan daerah.

Apalagi, berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2019, pengajuan izin perjalanan luar negeri kepala daerah dilakukan melalui gubernur, sebelum diteruskan ke Menteri Dalam Negeri. Kalau prosedurnya dilalui dengan benar, mestinya gubernur mengetahui. Di sinilah publik melihat ada persoalan koordinasi atau komunikasi yang tidak transparan.

"Kegaduhan itu sebenarnya dapat dihindari apabila sejak awal Pemko Medan memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait kondisi kesehatan walikota dan status perizinannya," kata Elfenda.

Keterlambatan klarifikasi selama dua hari justru memperbesar spekulasi di tengah masyarakat. Selain itu, lanjut Elfenda, keputusan Rico Waas berobat ke luar negeri juga dinilai kontradiktif dengan berbagai pernyataannya sebelumnya terkait komitmen menjadikan Medan sebagai barometer sektor kesehatan.

Ini menjadi kontradiksi politik. Di satu sisi pemerintah berbicara tentang peningkatan layanan kesehatan daerah, tetapi di sisi lain kepala daerah sendiri memilih berobat ke luar negeri. Publik akhirnya mempertanyakan sejauh mana kepercayaan pemerintah terhadap sistem kesehatan yang mereka kelola.

Elfenda menilai polemik tersebut memperlihatkan pola kepemimpinan Rico Waas yang dinilai kerap memunculkan kontroversi komunikasi kebijakan. Sebelumnya, Surat Edaran (SE) terkait penataan penjualan daging non-halal juga menuai protes dan polemik di masyarakat.

Masalah utamanya bukan hanya pada kebijakan, tetapi lemahnya mitigasi sosial dan komunikasi publik sebelum kebijakan dikeluarkan. Di sisi lain, kritik terhadap Rico Waas juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi tata kelola pemerintahan yang diwariskan era kepemimpinan Bobby Nasution saat menjabat WaliKota Medan periode 2021-2025.

Bobby Nasution saat menjabat Walikota Medan memang dikenal agresif mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang publik. Namun di balik masifnya pembangunan tersebut, sejumlah proyek strategis justru diwarnai kontroversi, persoalan kualitas pekerjaan, hingga lemahnya pengawasan tata kelola pelaksanaan proyek.

Elfenda juga menjelaskan banyak proyek besar dijalankan, tetapi pengawasan serta kualitas tata kelolanya kerap dipersoalkan. Ada kecenderungan pembangunan lebih berorientasi pada pencitraan fisik dan proyek proyek simbolik dibanding substansi pembangunan yang semestinya memperhatikan aspek perencanaan, kualitas pekerjaan, keberlanjutan, efektivitas anggaran, hingga dampak jangka panjang bagi Masyarakat.

Contohnya dapat dilihat pada proyek "lampu pocong", runtuhnya bagian bangunan Gedung Kejaksaan Negeri Medan, revitalisasi Lapangan Merdeka, pembangunan Gedung UMKM di kawasan USU, Islamic Center, Kebun Bunga Medan, kolam retensi, hingga berbagai proyek revitalisasi fasilitas publik lainnya yang menuai kritik dan bahkan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Proyek Lapangan Merdeka yang sebelumnya telah diresmikan Bobby Nasution misalnya, justru menyisakan berbagai persoalan serius, mulai dari banjir di area basement hingga ketidakjelasan kelanjutan pengelolaannya sampai saat ini," beber Elfenda.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik yang dipaksakan secara top-down tanpa perencanaan matang, pengawasan ketat, kajian teknis yang komprehensif, serta kontrol kualitas yang baik berpotensi melahirkan proyek proyek bermasalah.

Pada akhirnya, proyek semacam itu tidak hanya membebani keuangan daerah, tetapi juga merugikan kepentingan publik karena hasil pembangunan tidak memberikan manfaat optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Sebagai catatan, kata Elfenda, saat Bobby Nasution yang juga dikenal sebagai menantu Presiden RI ke 7 memimpin Kota Medan, kritik dari DPRD Medan relatif minim. Di sisi lain, laporan keuangan Pemerintah Kota Medan secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Namun belakangan, berbagai temuan terhadap sejumlah proyek yang dikerjakan justru memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana efektivitas fungsi pengawasan, baik dari DPRD maupun tata kelola internal pemerintahan daerah itu sendiri.

Saat menjabat Gubernur Sumut, Bobby Nasution juga dinilai menghadapi tantangan konsolidasi birokrasi yang jauh lebih kompleks, mulai dari dominasi impor pejabat dari Kota Medan hingga tingginya frekuensi pergantian pejabat di lingkungan Pemprov Sumut.

Munculnya kasus operasi tangkap tangan oleh KPK terkait proyek jalan, dinamika mutasi jabatan, hingga mundurnya sejumlah kepala dinas disebut menjadi indikator belum solidnya struktur pemerintahan provinsi.

Dalam kasus proyek jalan tersebut, tersangka utama adalah Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting yang dikenal sebagai orang kepercayaan Bobby Nasution sejak menjabat di Kota Medan.

Selain itu, persoalan pergeseran anggaran yang disebut terjadi hingga tujuh kali, proses tender kilat, serta penerapan sistem tender elektronik yang dinilai hanya sebatas formalitas semakin memperkuat kritik terhadap lemahnya tata kelola pemerintahan dan pengawasan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

"Kasus korupsi proyek jalan Sumut yang pada akhirnya hanya menjerat kepala dinas dan pihak pemborong justru menjadi catatan hukum tersendiri bagi publik, di tengah upaya majelis hakim menghadirkan pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas pergeseran anggaran tersebut," katanya.

Elfenda Amanda pun membeberkan lemahnya tata kelola pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara juga terlihat dari struktur organisasi pemerintahan yang belum solid, termasuk adanya rangkap jabatan Sekretaris Daerah dengan Inspektorat.

Rico Waas maupun Bobby Nasution seharusnya menjadikan berbagai persoalan ini sebagai bahan introspeksi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan. Jangan sampai pemerintahan daerah terjebak pada politik pencitraan dan proyek-proyek simbolik semata.

"Sebab, ukuran keberhasilan kepala daerah bukan hanya dilihat dari banyaknya proyek pembangunan atau tingginya eksposur di media sosial, melainkan sejauh mana birokrasi menjadi lebih profesional, pelayanan publik membaik, pengawasan anggaran berjalan efektif, perekonomian daerah tumbuh sehat, serta kesejahteraan sosial masyarakat benar benar terjamin," tutupnya.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Bobby nasutionKota medanRico Waas
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru