DPRD Kota Medan Temukan Potensi Kebocoran PAD

Redaksi - Selasa, 25 Agustus 2026 23:10 WIB
DPRD Kota Medan Temukan Potensi Kebocoran PAD
Poto: Istimewa
Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen dalam Rapat Paripurna, pada Senin 24 Agustus 2026.
drberita.id -DPRD Kota Medan menemukan potensi kebocoran penerimaan asli daerah (PAD) dari sejumlah sektor hingga persoalan tata kelola, regulasi, wajib pajak, dan pengawasan.

Temuan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen dalam Rapat Paripurna, pada Senin 24 Agustus 2026, di hadapan Walikota Rico Waas dan Wakil Zakiyuddin Harahap.

"Seluruh proses tersebut pada akhirnya telah dirumuskan dalam bentuk rekomendasi untuk menjadi perhatian dan bahan tindak lanjut Pemerintah Kota Medan," kata Zulkarnaen.

Rekomendasi itu tidak hanya menjadi hasil kerja pansus, tetapi juga bentuk tanggung jawab kelembagaan dewan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

DPRD Kota Medan menyoroti regulasi PAD yang belum berjalan semestinya hingga menyebabkan adanya potensi kebocoran PAD dari sejumlah sektor yang nilainya besar dan masif.

Selain itu, pengelolaan PAD masih menghadapi persoalan karena belum optimalnya SOP, juklak dan juknis di lapangan, bahkan terdapat kebijakan yang tumpang tindih. Imbas dari itu target PAD tidak tercapai dan realisasi penerimaan belum sesuai sebenarnya di lapangan.

Pada 2025, target PAD Kota Medan mengalami penurunan sebesar Rp.613.006.554.378 atau 16,54 persen dari target Rp.3.706.711.060.796. Sementara realisasi PAD tercatat Rp.3.093.704.506.418.

Dari hasil pembahasan pansus itu, temuan dan rekomendasi dikelompokan ke dalam lima isu strategis, yakni potensi kebocoran dan akuntabilitas penerimaan, potensi PAD yang belum tergali optimal, optimalisasi retribusi dan pelayanan yang masih terbatas, penguatan regulasi dan sumber daya manusia, serta integrasi data dan pengawasan.

Khusus kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), DPRD meminta sejumlah persoalan diselesaikan. Di antaranya adanya uang PAD yang disetorkan kepada personel atau oknum OPD.

Banyak wajib pajak yang tidak menggunakan tapping box, ketidaksesuaian sistem pembayaran dan data wajib pajak, hingga persoalan pajak air tanah.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru