Pengamat: Serangan Terhadap Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus Bentuk Pelemahan Sistem Pemerintahan
Redaksi - Minggu, 03 Agustus 2025 22:09 WIB
Poto: Istimewa
Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.
drberita.id -Dinamika politik di Sumatera Utara memerlukan figur pemimpin yang cakap, aspiratif dan demokratis, dalam memfasilitasi komunikasi antarberbagai elemen masyarakat dan kekuasaan.
Analis Politik dan Pemerhati Sosial, Nasky Putra Tandjung menilai peran aktif Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus sudah mulai menunjukan kualitas kepemimpinannya melalui kemampuan komunikasi politik yang baik dengan pemerintah provinsi, adalah langkah yang tepat.
Alumni Indef School of Political Economy Jakarta ini menyebut Politikus Partai Golkar tersebut telah mampu meredam potensi konflik politik atau kebuntuan antara eksekutif dan legislatif dalam setiap kebijakan. Dalam sistem presidensial, peran komunikasi sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan efektivitas program kerja pemerintahan.
"Saya kira Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus merupakan sosok kunci dari terciptanya kondisi itu, sehingga sinergi kolaboratif antara legislatif dan eksekutif bisa fokus bekerja menyerap aspirasi masyarakat dan mengimplementasikan dalam setiap kebijakan yang pro-rakyat," ujar Nasky dalam keterangan tertulis, pada Minggu 3 Agustus 2025.
Sebagai Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus memiliki posisi strategis sebagai pilar komunikator politik. Erni adalah tulang punggung komunikasi Komisi A, B, C, D dan E di DPRD Sumut dengan pemerintah hingga elemen masyarakat.
"Tentu, sebagai Ketua DPRD Sumut, Erni harus berperan aktif dalam mengoordinasikan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam setiap produk kebijakan," katanya.
Menurut Nasky, posisi Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus telah membuat fungsi pengawasan dewan terhadap Pemerintah Provinsi dapat berjalan konstruktif dan kolaboratif, bukan rivalitas kontraproduktif.
Peran pengawasan DPRD Sumut yang dipimpin Erni Ariyanti Sitorus terhadap pemerintah sampai saat ini masih mencair dan guyub, jauh dari nuansa rivalitas.
Perannya sebagai Ketua DPRD Sumut ialah salah satu figur sentral dan menjadikannya penting Erni Ariyanti Sitorus secara strategis di posisi persimpangan kebijakan dan kekuatan politik. Selain berkomunikasi ke pihak eksekutif, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mampu berkomunikasi dengan masyarakat secara cair dan dua arah.
Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga stabilitas demokrasi. Dengan jaringan luas dan kemampuan lobi lobi politik yang mumpuni, Erni Ariyanti Sitorus dianggap mampu meredam kegaduhan politik dan menangani isu sensitif secara aspiratif, luwes dan bijaksana.
Merespon isu melemahnya fungsi pengawasan DPRD Sumut yang dituding publik dengan narasi 'kedekatan' Erni Ariyanti Sitorus sama Gubernur Sumut Bobby Nasution, Founder Nasky Milenial Center mengatakan, hal itu sebuah tuduhan yang harus dibuktikan dalam negara hukum.
"Bukan dimanipulasi melalui framing, taktik ini bukanlah hal baru. Dalam praktik global, kita mengenal apa yang disebut decapitation strategy, yaitu menyerang tokoh tokoh kunci yang dianggap menjadi fondasi utama kekuatan politik atau kebijakan," katanya.
Karena itu, kata Nasky, jika ditinjau dengan pendekatan public choice theory, maka serangan seperti itu bukanlah kejadian yang netral. Ada aktor yang sedang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan cara menyerang individu dalam sistem kunci.
Dalam studi administrasi publik, lanjut Nasky, kohesi politik dan ketenangan dalam arena legislatif adalah prerequisite dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa itu, pemerintah akan selalu disibukan dengan manuver politik yang melelahkan dan menjauhkan fokus dari pelayanan publik.
"Serangan terhadap Ketua DPRD Sumut harus dibaca sebagai bentuk pelemahan terhadap struktur pendukung pemerintahan. Dan secara tidak langsung, ini juga upaya sistematis untuk menggoyang legitimasi program kerja pemerintah provinsi melalui jalur non-formal," ucap Nasky.
Di sinilah perlu hadirkan konsep policy sabotage, sebagaimana dikembangkan dalam kajian kebijakan publik. Strategi ini dilakukan oleh aktor aktor eksternal yang tidak mampu menyerang langsung pada pusat kekuasaan, sehingga menggunakan jalan pintas dengan menghancurkan kredibilitas orang di sekitarnya.
"Saya mengajak kita semua untuk lebih cermat melihat fenomena ini. Literasi publik harus ditingkatkan, agar masyarakat tidak mudah termakan oleh opini yang dibangun tanpa dasar empirik," tegas Pemuda asal Labuhanbatu ini.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Bertemu Kajati Harli Siregar, Bank Sumut Targetkan Peningkatan Tata Kelola Keuangan
6 Bulan Jabat Kadis PUPR Sumut, Hendra Dermawan Siregar Tidak Dapat Apa-apa
Sambut Mantan Menteri, PKB Sumut Akan Berdayakan Perempuan Milenial dan Kaum Ibu di Bidang UMKM
Kejati Sumut Limpahkan Dugaan Pencemaran Lingkungan PT. Universal Gloves ke Kejari Deliserdang
Komisaris dan Direksi Bank Sumut Kompak Transformasi Kinerja Keuangan Daerah dan Nasional
Soal Izin 28 Perusahaan di Sumut Dicabut, Mantan Menteri Kehutanan Khawatir Terjadi Malapetaka
Komentar