Kepastian Hukum Adat di Sumut Dipertanyakan

DRberita | Puluhan massa dari Pimpinan Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) berunjukrasa di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin 10 Februari 2020. Massa menuntut kepastian hukum hak adat di Provinsi Sumatera Utara.

Koordinator Aksi Advent Loi dan Riama Simamora dalam orasinya menyampaikan bahwa anggota DPRD Sumut tidak pro-aktif menyikapi tuntutan mereka, tentang pemberian kepastian hukum pada masalah wilayah adat serta hak masyarakat adat di Provinsi Sumatera Utara.

Tidak hanya itu, DPRD Sumut juga dinilai tidak mampu melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat adat di Povinsi Sumatera Utara terhadap tanah, air dan sumber daya alam lainya.

"Meningkatkan peran serta masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat adat, khususnya," kata Advent.

DPRD Sumut, kata Advent, harus mendukung perwujudan pengelolahan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat. Juga harus dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat adat di Provinsi Sumatera Utara.

"Mewujudkan kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang mengakui, menghormati, melindungin dan memenuhi hak masyarakat adat, sampai saat ini belum ada," sambung Riama.

Sengketa yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat berdasarkan hukum adat dan kearifan tradisional, juga terus terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga tidak ada kepastian hukum adat bagi masyarakat dan wilayah adat.