Kader Partai Golkar Aksi Tunggal di Kantor DPP Jakarta dan Gedung DPR RI Minta Evaluasi Ketua DPRD Sumut
Redaksi - Senin, 08 September 2025 19:11 WIB
Poto: Istimewa
Saharuddin aksi tunggal depan Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta.
drberita.id -Kader Partai Golkar Saharuddin meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengevaluasi Erni Ariyanti Sitorus yang dinailai tidak memilik kredibilitas sebagai Ketua DPRD Sumut dan telah menjatuhkan marwah partai golkar.
Selain ke Bahlil, Saharuddin juga meminta Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah bersikap tegas terhadap Erni Ariyanti Sitorus yang merupakan kader partai golkar.
"Saya, Saharuddin, selaku Wakil Sekretaris Bidang Kerja Sama Ormas DPD Partai Golkar Sumut dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melakukan akai tunggal ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral saya terhadap marwah Partai Golkar, serta kepercayaan masyarakat Sumatera Utara yang tergerus akibat berbagai polemik yang terjadi di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus," ungkap Saharuddin, Jakarta, Senin 8 September 2025.
Saharuddin dalam aksi tunggalnya mengenakan kaos hitam bertuliskan 'Evaluasi Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus' dan terpampang fotonya. Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari depan Gedung DPRD Sumut dan Kantor DPD Partai Golkar Sumut pada Rabu, 2 September 2025.
Saharuddin pun menyuarakan sejumlah tuntutan yang dinilainya sebagai bentuk kepeduliannya terhadap kredibilitas dan marwah Partai Golkar di Sumut.
Ia meminta Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, karena berbagai polemik yang muncul dalam kepemimpinannya di antaranya terkait kasus OTT Kadis PUPR Sumut Topan Ginting.
"Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus kita minta jangan dilindungi jika diperiksa KPK terkait adanya pergeseran APBD tahun 2025, karena ini dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya dan mencoreng marwah Partai Golkar," katanya.
Kemudian, pernyataan Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus yang secara terbuka mendukung klaim sepihak terhadap 4 pulau milik Aceh, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sangat memalukan.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Massa FSPMI Geruduk Kantor DPRD Sumut, Tuntut UU Pelindungan Buruh Disahkan Tanpa Omnibus Law
Ratusan Buruh Kepung DPRD Sumut, T Yusuf: Aksi ini bukan akhir perjuangan
Pemilihan Calon KPID Sumut Cacat Prosedur
Kembali Kena OTT KPK, Fahd A Rafiq Tidak Jera
PBG Watch: Bangunan Tanpa PBG Milik Anggota DPRD Sumut Harus Dibongkar
P-APBD Sumut 2026 Sudah Deal: KPK Diminta Awasi Potensi Korupsi Penambahan Rp.1,6 Triliun
Komentar
Berita Terbaru
USU Raih Mandaya Awards 2026 Karena Ini
Mata Elang ACC Tarik Paksa Mobil Idayanti di Labuhanbatu
KSPI Desak Pemerintah Lindungi Buruh dari Ancaman Asbes
Kornas Re-LUN: PT SPP Diduga Kerjakan Proyek Manajemen Building PLN Rp.68 Miliar
Perda Baru Sistem Kesehatan Masyarakat Kota Medan Sedang Disiapkan
SMP Swasta Katolik St Yoseph Pemuda Medan Adakan Pensi 2026 di ICHC Diikuti 1.500 Murid
Law Firm Julheri Sinaga SH & Partners Gugat WOM Finance ke Pengalidalan Negeri Medan