Dugaan Penipuan KPR, GASAK Laporkan PT. SKS ke Polrestabes Medan

Redaksi - Selasa, 06 Januari 2026 15:52 WIB
Dugaan Penipuan KPR, GASAK Laporkan PT. SKS ke Polrestabes Medan
Poto: Istimewa
Ketua Umum Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) Dicky Erianda.
drberita.id -Ketua Umum Gerakan Anak Sumatera Anti Kedzoliman (GASAK) Dicky Erianda melaporkan PT. Samera Kani Sentosa (SKS) terkait dugaan penipuan terhadap calon konsumen yang ingin mengambil kredit perumahan rakyat (KPR).

"Kami sudah laporkan ini ke Polrestabes Medan dan Dinas Perkim Sumut terkait PT Samera Kani Sentosa selaku developer KPR yang diduga tidak mengembalikan uang muka calon konsumen atas nama FR. Padahal KPR yang disepakati tidak disetujui pihak BCA," ucap Dicky Erianda dalam keterangan persnya, Senin 5 Januari 2026.

Dicky mengatakan dirinya bersama rekan mahasiswa Sumatera Utara akan melakukan aksi unjukrasa ke Kantor PT SKS untuk meminta kembali uang muka atau DP yang sudah disetorkan.

"Sampai detik ini pihak developer tidak mengembalikan uang DP Konsumen, dan kami bersama masyarakat akan melakukan aksi unjuk rasa di minggu depan," cetusnya.

Peristiwa dugaan penipuan KPR tersebut berawal dari calon konsumen FR hendak membeli rumah di kawsan Medan Djohor dan sudah dilakukan transaksi senilai Rp. 320.000.000.

Namun, setelah dilakukan pengajuan ke Bank Central Asia (BCA), pihak bank tidak menyetujui KPR tersebut, dengan kata lain ada hal yang menjadi pertimbangan dari pihak bank terkait KPR tersebut.

Konsumen FR pun merasa ragu dan bertanya, mengapa pihak bank tidak menyetujui pengajuan KPR Samera Grup Properti. Lantas konsumen meminta uang DP dikembalikan berdasarkan catatan yang disepekati.

Dalam ketentuan; Apabila KPR tidak disetujui maka DP akan dikembalikan sepenuhnya dan booking fee potong 50% atau Rp. 10 juta.

Namun hal itu diduga diabaikan oleh pihak developer dimana sampai detik ini PT. SKS tidak mengembalikan uang muka atau DP kepada FR. Bahkan sudah pernah ditagih namun diabaikan.

"Atas dasar itupula kami akan melakukan unjukrasa. Sebab jika adanya indikasi penipuan maka kasihan masyarakat menjadi korban," beber Dicky Erianda.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru