Politik Praktis

Data Pendidikan Utusan Khusus Presiden Mardiono Disoal, FKMP Desak KIP RI Buka Informasi ke Publik

Redaksi - Jumat, 24 April 2026 00:38 WIB
Data Pendidikan Utusan Khusus Presiden Mardiono Disoal, FKMP Desak KIP RI Buka Informasi ke Publik
Poto: Istimewa
Massa FKMP bentang spanduk Mardiono.
drberita.id -Front Kebangkitan Mahasiswa dan Pemuda (FKMP) menyatakan keprihatinan serius atas maraknya pemberitaan terkait dugaan ketidaksesuaian data pendidikan yang menyeret nama Mardiono, seorang pejabat publik yang diketahui memiliki posisi strategis sebagai Utusan Khusus Presiden.

Rafi Amaro Koordinator Lapangan FKMP menilai persoalan data pendidikan Mardiono tidak bisa dipandang sebagai isu personal semata. Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut integritas, kejujuran, serta kelayakan moral seorang pejabat publik dalam menjalankan tugas kenegaraan.

"Bagaimana mungkin seseorang yang berada di lingkar kekuasaan tertinggi negara justru diterpa isu ketidakjelasan data pribadi? Ini mencederai akal sehat publik dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," demikian pernyataan resmi Koordinator Lapangan FKMP Rafi Amaro kepada media, Kamis 23 April 2026.

Menurut Rafi, falam prinsip negara demokrasi, setiap pejabat publik wajib menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas. FKMP menegaskan tidak boleh ada ruang manipulasi, terutama terkait identitas dan riwayat pendidikan yang menjadi dasar legitimasi moral seseorang dalam menduduki jabatan publik.

Atas dasar tersebut, FKMP mendesak Komisi Informasi Publik (KIP) untuk segera mengambil langkah tegas dan membuka secara transparan seluruh informasi terkait riwayat pendidikan Mardiono kepada publik.

FKMP pun menuntut; Mendesak KIP RI melakukan audit keterbukaan informasi terhadap seluruh dokumen pendidikan yang bersangkutan dengan Mardiono dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat.

Menuntut klarifikasi langsung, jujur, dan tanpa rekayasa dari Mardiono atas berbagai isu yang beredar.

Mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan jika terdapat indikasi pemalsuan dokumen atau penyampaian data palsu.

Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi serius terhadap posisi Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden.

Menuntut pencopotan dan proses hukum tegas tanpa kompromi apabila terbukti terdapat kebohongan atau manipulasi data pendidikan Mardiono.

FKMP menegaskan bahwa kejujuran merupakan fondasi utama kepemimpinan. Setiap bentuk pengkhianatan terhadap prinsip tersebut, terlebih oleh pihak yang berada di lingkar kekuasaan, merupakan ancaman serius bagi demokrasi.

"Integritas bukan sekadar pilihan, melainkan syarat utama dalam jabatan publik," tegas Rafi Amaro.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Data PendidikanFKMPInformasiKIPMardionoPublikUtusan Khusus Presiden
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru