Korwil MP BPJS Sumut-Aceh: Pemerintah Harus Perluas Rapid Test Covid-19

DRberita | Penanganan pandemi Virus Corona (Covid-19) terus berkejaran dengan waktu. Mengapa demikian, karena informasi perkembangan Covid-19 dari pihak pemerintah.

"Setiap hari selalu muncul peningkatan jumlah penderita Covid-19, bukan sebaliknya penurunan angka, apalagi angka penderita berhenti total," ungkap Ketua Koordinator Wilayah Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Korwil MP BPJS) Sumut-Aceh Zainal Arifin Sinambela, dalam keterangan persnya, Senin 13 April 2020.

Sinambela menilai pemerintah bergerak dengan sejumlah langkah apa pun seolah tidak mengurangi penderita, bahkan menghentikan angka penderita Covid-19 pun tidak. Meski terkesan lambat mengambil kebijakan, namun itu jauh lebih baik karena masih ada kesempatan.

Bahwa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah terutama Jabodetabek, baru pada langkah membatasi ruang gerak aktifitas publik dan menyerukan kesemua warga untuk #DirumahSaja atau Work From Home (WFH), cuci tangan, jaga kesehatan, dan lainnya.

"Pastinya pandemik Covid-19 dan PSBB ini secara otomatis telah melumpuhkan perekonomian nasional. Iklim dan produktivitas kerja turun drastis, pekerja harian lepas, UMKM, bahkan pemberi kerja/pengusaha sudah menyalakan alarm bahaya perekonomian, sudah tidak berdaya," kata Sinambela.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah merilis pernyataan bahwa mereka hanya bisa bertahan hingga bulan Juni 2020, dalam hadapi wabah Covid-19 dan kebijakan pemerintah terkait PSBB. Setelah itu pengusaha tidak bisa bertahan alias kolaps.

"Intinya, pemerintah harus menangkap sinyal alarm bahaya dari suara publik, maka kebijakan antisipasi Covid-19 tidak bisa main-main, salah ambil kebijakan bisa mengancam seluruh bangsa ini. Kematian warga terkena Covid-19 bertambah, peribadatan warga seluruh agama secara berjamaah stop, perekonomian mati, dan bangsa ini masuk lembah krisis multidimensi yang mendalam," kata Sinambela.

Sinambela menjelaskan pemerintah Indonesia harus menekan laju pertumbuhan pandemi Covid-19 dengan melakukan rapid test seluas mungkin. Pemerintah tidak mungkin melakukannya sendiri, harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sebab masyarakatlah yang berada di garda terdepan dalam memerangi Covid-19 ini. Pemerintah lewat gugus tugas Covid-19 sendiri tidak akan sanggup melawannya.

"Kami berharap Pemerintah Pusat dan daerah bisa memberikan respons positif bagi inisiatif seluruh warga masyarakat melalui berbagai kelompok warga untuk mendorong rapid test Covid-19 secara mandiri dan massif bagi seluruh rakyat di daerah," serunya.

Jika setiap orang bisa melakukan test mandiri, jika setiap unit kerja di BUMN, BUMD, BUMS dan kelompok masyarakat lainnya mampu menanganinya, maka bisa meminimalisir risiko penularan Covid-19 dari segala penjuru NKRI.

"Sebab ketika Pemerintah menanganinya sendiri, bahkan ketika pasien datang ke rumah sakit maupun klinik untuk melakukan rapid test, tentu akan mengurangi beban tenaga medis yang sudah amat kewalahan atasi Covid-19. Masyarakat adalah garda terdepan, pemerintah di tengah dan tim medis garda terakhir dalam penanganan Covid-19," kata Sinambela.

Kemudian, kata Sinambela, pemerintah harus memberikan ruang kebijakan memperluas rapid test Covid-19 untuk seluruh warga, tidak saja di level bawah melainkan di level menengah atas.