Azhari Sinik: Partai Golkar Bisa Berhentikan Erni Sitorus dari Ketua DPRD Sumut
Redaksi - Selasa, 19 Agustus 2025 16:52 WIB
Poto: Istimewa
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Gemala Putra Sinik.
drberita.id -Tindakan Erni Sitorus yang melaporkan Wakil Ketua DPRD Deliserdang Hamdani Syahputra ke Polda Sumut dinilai telah mempertontonkan lemahnya kepemimpinan seorang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.
"Melaporkan Hamdani Syahputra ke polisi, apalagi tanpa dasar yang kuat, bukti kepemimpinan Erni Sitorus sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumut sangat lemah. Belum cocok dia (Erni Sitorus) menjadi Ketua DPRD. Kasihan Partai Golkar yang menugaskannya sebagai ketua. Golkar yang menjadi sasaran, pembullyan," ucap Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Gemala Putra Sinik kepada wartawan, Selasa 19 Agustus 2025.
Menurut Azhari, sejak Erni Sitorus menjabat Ketua DPRD Sumut, setiap tindakannya selalu menjadi masalah dan viral. Mulai dari kasus empat pulau dan sekolah lima hari hingga terakhir melaporkan Hamdani Syahputra ke polisi, selalu blunder, dan Partai Golkar yang menjadi "tertuduh".
Erni Sitorus justru selalu mempertontonkan kelemahannya sebagai pemimpin. Menjadikan Erni Sitorus sebagai Ketua DPRD terlalu dipaksakan.
"Tidak ada prestasinya selama menjadi anggota, kok tiba tiba menjadi ketua. Ini keputusan yang salah, karena kepemimpinannya belum teruji. Golkar wajib memberhentikan Erni dari jabatannya sebagai Ketua DPRD," tegas Azhari.
Melaporkan Hamdani Syahputra
ke Polda Sumut justru menciptakan konflik di internal Golkar yang berujung mencuat ke luar. Sebab, Hamdani Syahputra adalah Ketua Partai Golkar Deliserdang.
Sedangkan Erni Sitorus pengurus Partai Golkar Sumut. Yang lucu, kata Azhari, yang punya akun dan status serta orang orang lain yang berkomentar di medsos tidak dilaporkannya ke polisi.
"Kenapa hanya Hamdani Syahputra saja yang dilaporkan ke polisi, sedangkan yang lain tidak," sebutnya.
"Ada pemilik akun yang meng-upload pernyataan, ada yang buat pernyataan, dan banyak yang berkomentar. Ada apa sebenarnya?" sambung Azhari Sinik.
Tokoh vokal ini menganjurkan sesama kader Partai Golkar semestinya saling berkomunikasi dan bertabayyun. Erni Sitorus tidak perlu melaporkan Hamdani Syahputra.
Bisa saja akibat dari tindakan Erni Sitorus melapor ke polisi, Hamdani Syahputra justru yang merasa namanya dicemarkan, dan balik mengadukan Erni Sitorus ke Polda Sumut.
Menurut Azhari, Erni Sitorus tidak bijaksana dalam menyikapi dinamika politik yang mempengaruhi sosial masyarakat.
"Erni Sitorus terlalu cengeng, tidak mampu mengatasi masalah yang datang kepadanya. Ini baru soal komentar di medsos, bagaimana pula kalau terjadi perdebatan di rapat rapat DPRD atau masalah lainnya. Publik telah melihat, kemampuan Erni sangat diragukan," ujarnya.
Sikap Erni selalu membela dan punya kedekatan khusus dengan Gubsu Bobby Nasution, menurut Azhari karena ada kompromi politik antara mereka, yaitu abangnya Hendrianto Sitorus dan ayahnya Khairuddin Sitorus.
"Sepertinya ada kompromi antara keluarga Erni dengan Bobby," katanya.
Konpromi politik ini sudah terlihat sejak tampilnya Erni Sitorus sebagai Ketua DPRD Sumut, disusul munculnya nama Hendrianto Sitorus sebagai bakal calon Ketua Partai Golkar Sumut untuk menggantikan Musa Rajekshah.
Terakhir, diangkatnya Sekda Labuhanbatu Utara Muhammad Suib sebagai Asisten di Pemprov Sumut, yang dipersiapkan untuk menjabat sebagai Sekda Provsu dalam empat bulan ke depan.
Menurut Azhari, hal itu tidak terlepas dari kompromi antara Khairuddin Sitorus, mantan Bupati Labura, dengan Bobby Nasution. Imbalannya, Erni Sitorua selaku Ketua DPRD harus mendukung semua kebijakan Gubsu Bobby Nasution.
"Meski kebijakan Bobby tidak populer dan tidak pro rakyat, Erni harus mendukung. Ini sudah terjadi," jelas Azhari.
Sikap kompromistik keluarga Khairuddin Sitorus dan kedudukan anaknya sebagai ketua, akan melemahkan fungsi pengawasan lembaga legislatif. Selain itu juga akan merugikan Partai Golkar untuk jangka panjang. Jadi, lanjut Azhari, kepemimpinan Erni Sitorus harus ditinjau kembali.
Fraksi fraksi di DPRD Provinsi Sumut Bisa membuat mosi tidak percaya kepada Erni Sitorus, dan Partai Golkar harus memberhentilannya sebagai ketua. Karena masih banyak kader Golkar yang punya kepemimpinan kuat dan teruji.
"Jika jabatan ketua masih dijabat Erni Sitorus, tidak ada gunanya bagi DPRD, rakyat dan Golkar. Untuk mempertahankan kehormatan lembaga legislatif dan Golkar, jawabanya hanya dua kata, berhentikan Erni Sitorus," tegas Azhari Sinik.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Demo Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tak Diterge 100 Anggota DPRD Sumut
Kader Partai Golkar Aksi Tunggal di Kantor DPP Jakarta dan Gedung DPR RI Minta Evaluasi Ketua DPRD Sumut
Buruh Batal Demo ke Polda dan Kantor Gubsu, Fokus ke DPRD Sumut
Ribuan Buruh 28 Agustus Akan Demo Kantor Gubsu, Polda, dan DPRD Sumut
Polemik Bobby - Erni Jangan Jadi Fitnah Setelah Komentar Pimpinan DPRD Deliserdang
Pengamat: Serangan Terhadap Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus Bentuk Pelemahan Sistem Pemerintahan
Komentar