Sah Undang Undang: Tidak Ada Upaya Dwifungsi TNI
Redaksi - Kamis, 20 Maret 2025 19:29 WIB
Poto: Istimewa
Rapar Paripurna DPR RI sahkan Undang Undang TNI
drberita.id -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), resmi memutuskan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dihadiri oleh sejumlah Menteri di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis 20 Maret 2025.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Terlihat hadir dalam rapat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto menyampaikan laporan pembahasan RUU TNI, di antaranya poin poin krusial terkait kedudukan TNI, usia pensiun, hingga keterlibatan TNI aktif di Kementerian atau Lembaga. Serta memastikan tidak adanya dwifungsi TNI dalam Undang undang tersebut.
Setelah selesai Utut menyampaikan laporannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada Anggota Dewan yang hadir, apakah RUU TNI dapat disepakati menjadi undang undang? mayoritas menjawab setuju.
"Kami menanyakan kepada seluruh anggota apakah Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang undang?," ucap Puan Maharani.
"Setuju," jawab peserta sidang diikuti dengan ketukan palu tanda pengesahan.
Seperti diketahui sebelumnya, RUU TNI ini telah disepakati pada tingkat pertama antara Komisi I DPR RI dengan pemerintah, pada Selasa 18 Maret 2025.
Sehari jelang paripurna perwakilan pemerintah, di antaranya Menkum Supratman Andi Agtas, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamenhan Donny Ermawan Taufanto hingga Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, sempat rapat kembali dengan Komisi I DPR RI selama kurang lebih dua jam secara tertutup.
Menkum Supratman menyatakan bahwa rapat itu untuk memperbaiki hal teknis, bukan untuk mengubah substansi. "Tidak ada upaya dwifungsi TNI," tegasnya.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Mayjen Hendy Apresiasi Atlet Disabilitas SOIna Sumut Raih Prestasi Pesonas II NTT 2026
HUT ke 81 TNI: Batalyon Parako 463 Pasgat Terima Tanda Kehormatan Samkaryanugraha dari Prabowo
Prabowo Resmikan 204 Satuan Baru TNI: 6 Kodam dan 198 Satuan Lain
Jawab Isu Negatif di Media Sosial, Razia Gabungan 500 Penghuni Rutan Medan Negatif Narkoba
678 Caba PK TNI AD Bukit Barisan Ikuti Tahapan Seleksi Pusat
Penyuluhan Hukum Undang Undang Kepolisian, Irjen Whisnu: Regulasi Harus Dipahami Secara Utuh
Komentar