Darurat Negara

CSI Soroti Status Siaga Satu TNI: Ancaman Apa yang Sebenarnya Terjadi di Indonesia?

Redaksi - Rabu, 11 Maret 2026 19:56 WIB
CSI Soroti Status Siaga Satu TNI: Ancaman Apa yang Sebenarnya Terjadi di Indonesia?
Poto: Istimewa
Prajurit TNI
drberita.id -Ketua Umum Center of Strategy and Information (CSI) Edy Syahputra, mempertanyakan secara serius alasan di balik penetapan status Siaga Satu oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurutnya, kebijakan dengan tingkat kesiapsiagaan militer tertinggi tersebut seharusnya disertai dengan penjelasan yang transparan kepada publik.

Edy menilai, hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai latar belakang penetapan status tersebut, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.

"Status Siaga Satu bukan kebijakan biasa. Itu berarti seluruh kekuatan militer berada dalam kondisi kesiapsiagaan penuh. Karena itu publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan apa dasar ancaman yang membuat negara mengambil langkah sejauh itu," ujar Edy dalam keterangannya kepada media, Rabu 11 Maret 2026.

Ia juga menilai jika penetapan status tersebut dikaitkan dengan dinamika konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, maka alasan tersebut kurang rasional apabila dijadikan dasar ancaman langsung terhadap Indonesia.

"Secara geografis konflik di Timur Tengah sangat jauh dari Indonesia. Hingga saat ini tidak ada indikasi ancaman militer langsung terhadap Indonesia dari konflik itu. Dampaknya mungkin pada ekonomi global, energi, atau stabilitas pasar internasional, tetapi tidak serta-merta menjadi alasan logis bagi Indonesia untuk menetapkan status Siaga Satu," kata Edy.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan pernyataan Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang turut mempertanyakan kebijakan itu. Mahfud mengaku hingga saat ini masyarakat belum mengetahui secara pasti alasan penetapan status tersebut.

"Kalau sampai dibentuk siaga satu mungkin ada sesuatu yang serius. Saya dan kita semua tidak tahu sekarang," kata Mahfud pada Selasa, 10 Maret 2026.

Mahfud juga menyoroti bahwa penetapan status "Siaga Satu" tersebut tidak melalui tahapan peningkatan status kewaspadaan secara bertahap, seperti Siaga Tiga maupun Siaga Dua.

Padahal secara prosedural, peningkatan status biasanya dilakukan secara berjenjang sesuai perkembangan situasi. Menurutnya, status Siaga Satu berarti seluruh kekuatan militer berada dalam kondisi siaga penuh selama 24 jam.

Sebelumnya beredar dokumen surat telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 mengenai penetapan status Siaga Satu. Surat tersebut ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026.

Dokumen itu memuat tujuh instruksi penting kepada jajaran TNI, mulai dari perintah menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga pengerahan prajurit melakukan patroli di sejumlah titik strategis, khususnya di wilayah Jakarta.

Edy menegaskan dalam negara demokrasi, kebijakan keamanan berskala nasional tidak boleh menimbulkan ruang spekulasi yang terlalu luas di tengah masyarakat.

"Jika memang ada ancaman serius seperti Perang, Kudeta, Pergerakan Massa yang besar atau ancaman terhadap negara, maka pemerintah perlu menjelaskan secara proporsional kepada publik," katanya.

"Namun jika ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi dinamika politik atau demonstrasi besar di dalam negeri, maka pemerintah juga perlu menyampaikan hal tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan tafsir yang berlebihan," sambung Edy.

CSI menilai transparansi informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga. "Keamanan negara adalah prioritas, tetapi keterbukaan informasi juga merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang sehat dalam sistem demokrasi," tutup Edy.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
CSIIndobesiaSiaga SatuTni
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru