Kawal Kasus Korupsi, FSPMI Sumut Aksi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut
Artam - Rabu, 17 Februari 2021 21:17 WIB
Foto: Istimewa
FSPMI Sumut
drberita.id | Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengusut kasus dugaan mega korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan.
Merespons hal tersebut, elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) akan menggelar aksi unjuk rasa, di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Jalan Patimura Medan, Kamis 18 Februari 2021.
"Besok kami FSPMI Sumut akan aksi di Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumabgut, peserta aksi sekitar 50 orang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dimulai pukul 10 pagi sampai dengan selesai," ujar Katua DPW FSPMI Sumut Willy Agus Utomo dalam siaran persnya, Rabu 17 Februari 2021.
Dalam aksi tersebut ada beberapa tuntutan yang disampaikan. Pertama, mengawal terus proses penyidikan oleh Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan.
"Tuntutan yang akan dilakukan adalah meminta Kejaksaan Agung terus memeriksa kasus indikasi dugaan korupsi senilai Rp 20 triliun di BPJS Ketenagakerjaan akibat salah kelolaan dana investasi saham dan reksadana ke tingkat Pengadilan Negeri Tipikor," ungkap Willy.
Tuntutan kedua, FSPMI meminta Kejagung, BPK, dan DPR memanggil jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan serta 18 lembaga pengelola dana investasi untuk dimintai keterangan mengenai pengelolaan dana investasi tersebut.
"Ketiga, kembalikan uang buruh dan selamatkan uang buruh yang menjadi tabungan sebagai harapan massa depan buruh dan keluraganya," tegas Willy
Masih kata Willy, aksi ini juga sudah dilakukan oleh FSPMI secara Nasional hingga besok Kamis 18 Februari 2021.
"Secara bersamaan, 18 Februari besok pada jam yang sama pukul 10 hingga 12 akan dilakukan aksi serempak di seluruh provinsi di kantor-kantor Kanwil BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan di daerah lain di Indonesia, seperti di Jabar, Banten, Serang, di Jawa Timur di Semarang, di Sulawesi Selatan, Makassar. Kanwil BPJS Naker ada juga di Kalsel Banjarmasin, ada juga di Aceh, Kepulauan Riau di Batam. Sepuluh provinsi akan didatangi aksi buruh, aksi di Pusatkan di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indoesia di Jakarta," tutupnya.
art/drb
SHARE:
Editor
: Artam
Sumber
: Pers Rilis
Tags
Berita Terkait
Hanya 8 Sektor Industri, FSPMI Sumut Tolak UMS Provinsi yang Ditetapkan Pj. Gubsu
Buruh Minta RSPO Cabut Sertifikat PT. Smart Tbk
Kota Medan Terbesar, Ini Daftar UMR 33 Kabupaten Kota di Sumut
UMK Tak Naik, Bupati dan Gubsu Digugat ke PN Medan
FSPMI Sumut Aksi Lagi Tolak Omnibus Law dan Naikan Upah Buruh
2 November, FSPMI Sumut Kembali Aksi Tolak Omnibus Law dan Protes Upah Tidak Naik Tahun 2021
Komentar