Dinas Pendidikan Deli Serdang Dilaporkan ke KPK
Redaksi - Minggu, 02 Agustus 2026 09:53 WIB
Poto: Istimewa
Laporan ke KPK
drberita.id -Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) akan menggelar aksi unjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyoroti dugaan penyimpangan proyek pengadaan mebel di 4 SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
Koordinator KOMPAK Ridhos mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk dorongan kepada KPK agar melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek tahun 2025 tersebut.
"Pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan merupakan salah satu area yang rawan penyimpangan dan menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi," katanya, Minggu 2 Agustus 2026.
KOMPAK menilai setiap penggunaan anggaran negara harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Apabila terdapat informasi maupun indikasi yang mengarah pada dugaan penyimpangan, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah," katanya.
Ridhos menegaskan aksi di KPK bukan bertujuan menghakimi siapa pun, melainkan mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut setiap dugaan secara objektif sesuai hukum yang berlaku.
Setiap pihak tetap harus dihormati haknya dan dianggap tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Kami datang ke KPK membawa aspirasi masyarakat agar setiap dugaan penyimpangan penggunaan uang rakyat dapat diperiksa secara terbuka. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan yang sah, maka kami berharap seluruh pihak yang bertanggungjawab diproses sesuai ketentuan hukum tanpa tebang pilih," tegasnya.
KOMPAK juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal pengelolaan anggaran pendidikan, karena dana publik harus digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan menjadi ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Gibran Mundur: KPK Harus Berani Periksa Bobby Nasution dan Circle
Poros Muda Sumut dan PIRA Kasih Deadline KPK 30 Hari Umumkan Tersangka Baru Lagi
KPK Didesak Terbitkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Jalan Provinsi Sumut dan DJKA
Puluhan Santri Pondok Pesantren Dilarikan ke Rumah Sakit Setelah Makan Ikan Nila di Kantor Bupati Deli Serdang
Praktisi Lingkungan: Pemkab Deli Serdang Abai dan Lalai Pencemaran Terjadi
Kuasa Hukum PT Tun Sewindu Bantah Laporan Jokowi ke Polda Sumut, Ini Kronologis Sebenarnya
Komentar