Pelantikan 100 Anggota DPRD Sumut: Mengabdilah Untuk Kepentingan Rakyat

DRberita | Sebanyak 100 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024 resmi dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa pengucapan sumpah atau janji di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin 16 September 2019. Pengucapan sumpah atau janji dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cicut Sutiarso.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang menghadiri acara pelantikan mengucapkan selamat kepada para anggota dewan yang baru dilantik. Dikatakannya, legislatif merupakan rekan atau teman dalam berpikir dan bekerja dalam upaya menyejahterakan rakyat.

"Eksekutif dan legislatif itu bekerja bersama-sama sesuai job deskripsi (tupoksi) masing-masing.  Sehingga keputusan-keputusan itu matang untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Acara dihadiri juga Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sekdaprovsu Sabrina, Ketua TP-PKK Sumut Nawal Lubis, dan Wakil Ketua TP PKK Sumut Sri Ayu Mihari.

Secara legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian yang integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meski setiap anggota dewan adalah keterwakilan partai politik, namun apapun kepentingannya, diharapkan selalu mengutamakan kepentingan kesejahteraan rakyat.

"Saya juga berharap anggota dewan yang terhormat dapat memberikan pemahaman kepada rakyat untuk kembali merajut silaturahmi yang mungkin pada saat lalu berbeda pilihan. Sebagaimana kita tahu, Pemilu 2019 dari pusat hingga daerah, telah menyebabkan polarisasi dukungan terhadap calon-calon yang ada," ucap Edy.

Edy meminta kepada 100 anggota dewan bersama-sama ikut memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Menjaga kemajemukan, mempersatukan perbedaan, dan merawat keberagaman di bawah naungan panji Bhineka Tunggal Ika.

"Mengabdilah untuk kepentingan rakyat, dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok masing-masing, karena para anggota dewan merupakan representasi rakyat," pesannya.

Ketua Sementara DPRD Sumut Baskami Ginting menyampaikan, pihaknya akan segera menyusun alat kelengkapan dewan seperti komisi, fraksi, badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan, badan pembentukan peraturan daerah serta lainnya.