Pembangunan Kantor Bappeda Sumut Batal, Tapi Konsultan Perencanaan Sudah Selesai
drberita/istimewa
Kantor Bappeda Sumut.
DRBerita | Pembangunan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumut, tahun 2019 ini juga dipastikan batal dilaksanakan.
Hal itu diketahui dari keterangan Sekda Provsu Sabrina, Selasa 20 Agustus 2019. "Pembangunan gedung Bappeda ditunda karena keterbatasan dana berbanding prioritas program lainnya," ucap sabrina.
Pembangunan kantor Bappeda Provinsi Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, itu diketahui berbiaya Rp 80 juta dan sudah pernah masuk dalam APBD 2017.
Pembangunannya batal dilaksanakan karena tidak ada anggaran. Tetapi kegiatan konsultan perencanaannya yang berbiaya Rp 2,8 miliar sudah selesai dikerjakan pada tahun 2017.
Sebelumnya, Koordinator LSM Sayap Anti Korupsi (SAK) Indra Praja mengatakan, anggaran swakelola Provinsi Sumut dalam APBD 2019, terbilang cukup signifikan. Nilainya berbanding lurus dengan anggaran untuk penyedia.
Jumlah anggaran swakelola hampir mencapai triliunan rupiah yaitu sebesar Rp 798.486.000.000 tersebar di 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu diketahui dari keterangan Sekda Provsu Sabrina, Selasa 20 Agustus 2019. "Pembangunan gedung Bappeda ditunda karena keterbatasan dana berbanding prioritas program lainnya," ucap sabrina.
Pembangunan kantor Bappeda Provinsi Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, itu diketahui berbiaya Rp 80 juta dan sudah pernah masuk dalam APBD 2017.
Pembangunannya batal dilaksanakan karena tidak ada anggaran. Tetapi kegiatan konsultan perencanaannya yang berbiaya Rp 2,8 miliar sudah selesai dikerjakan pada tahun 2017.
Sebelumnya, Koordinator LSM Sayap Anti Korupsi (SAK) Indra Praja mengatakan, anggaran swakelola Provinsi Sumut dalam APBD 2019, terbilang cukup signifikan. Nilainya berbanding lurus dengan anggaran untuk penyedia.
Jumlah anggaran swakelola hampir mencapai triliunan rupiah yaitu sebesar Rp 798.486.000.000 tersebar di 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Cukup signifikan jumlah anggaran Rp 798,4 miliar itu untuk dikelola oleh PNS di OPD. Tahun ke tahun anggaran swakelola ini kita lihat terus naik. Artinya kebutuhan internal OPD cukup besar jika dilihat dari jumlahnya," Indra Praja dalam keterangan persnya diterima wartawan, Selasa 13 Agustus 2019. (art/drc)
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
KPK Diminta Periksa Mantan Pj Gubsu Agus Fathoni dan 4 Orang Lainnya Agar Terungkap Pergeseran APBD Sumut
Inspektur Sulaiman Tegaskan Pergeseran APBD Sumut Tidak Terlarang, LIPPSU: Kangkangi SE Mendagri
DPRD Sumut Bisa Gunakan Hak Interpelasi ke Bobby Nasution Terkait Pergeseran APBD dan Topan Ginting ditangkap KPK
Rapat Triwulan APBD Sumut Ricuh, Sekda Togap Tak Hadir, Terungkap 6 Kali Pergeseran Anggaran
Hari Ulos Nasional 2024 Akan Masuk APBD Sumut
17 Nama Terlibat Proyek Rp 2,7T Sumut Agar Diperiksa KPK
Komentar