Politikus Demokrat: Relokasi Anggaran Solusi Percepatan Pecegahan Covid-19
istimewa
Rahmat Risky Daulay
DRberita | Salasatu solusi untuk melakukan pecegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) adalah dengan merelokasi APBD sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Demikian dikatakan Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rahmat Risky Daulay kepada wartawan di Panyabungan, Kamis 9 April 2020.
Dalam percepatan penanganan Covid-19, pemerintah daerah harus sungguh-sungguh dan cepat tanggap melaksanakan instruksi Mendagri Nomor: 1 Tahun 2020, yaitu melakukan realokasi anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari.
"Realokasi anggaran (APBD) ini dipergunakan untuk meningkatkan penanganan Covid-19 dan untuk memberikan perlindungan dan proteksi kepada masyarakat yang terkena dampaknya," kata Risky.
Selain itu, kata Risky, dana tersebut juga bisa digunakan untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang perekonomiannya lemah akibat dampak Covid-19.
"Kita minta agar pemerintah secepatnya melaksanakan hal itu, karena kehidupan masyarakat harus diutamakan, apalagi mendekati bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri, makin cepat makin baik," serunya.
Politikus Demokrat ini juga mengingatkan agar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bekerja profesional, mengingat sejumlah temuan di lapangan seperti kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap tenaga medis, sehingga menyebabkan sering kosongnya petugas posko di perbatasan.
"Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kita bersyukur sampai saat ini belum ada yang positif corona di Kabupaten Madina ini. Jangan nanti kalau sudah ada positif, baru kocar-kacir," tegas Risky.
Demikian dikatakan Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Rahmat Risky Daulay kepada wartawan di Panyabungan, Kamis 9 April 2020.
Dalam percepatan penanganan Covid-19, pemerintah daerah harus sungguh-sungguh dan cepat tanggap melaksanakan instruksi Mendagri Nomor: 1 Tahun 2020, yaitu melakukan realokasi anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari.
"Realokasi anggaran (APBD) ini dipergunakan untuk meningkatkan penanganan Covid-19 dan untuk memberikan perlindungan dan proteksi kepada masyarakat yang terkena dampaknya," kata Risky.
Selain itu, kata Risky, dana tersebut juga bisa digunakan untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang perekonomiannya lemah akibat dampak Covid-19.
"Kita minta agar pemerintah secepatnya melaksanakan hal itu, karena kehidupan masyarakat harus diutamakan, apalagi mendekati bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri, makin cepat makin baik," serunya.
Politikus Demokrat ini juga mengingatkan agar Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bekerja profesional, mengingat sejumlah temuan di lapangan seperti kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap tenaga medis, sehingga menyebabkan sering kosongnya petugas posko di perbatasan.
"Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kita bersyukur sampai saat ini belum ada yang positif corona di Kabupaten Madina ini. Jangan nanti kalau sudah ada positif, baru kocar-kacir," tegas Risky.
Anggota DPRD Madina ini berharap Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten intens berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Provinsi Sumatera Utara dan rumah sakit rujukan, agar pasien PDP yang dirujuk bisa ditangani secara optimal sesuai SOP. (art/drb)
SHARE:
Editor
:
Tags
Berita Terkait
Temukan 2 Alat Bukti, Kejati Sumut Tahan dr. Aris dan Ferdinand Kasus Korupsi Covid-19
Juru Parkir Jadi Kuasa Direktur Korupsi Covid-19 Sumut
Kesepakatan Korupsi Covid-19 Sumut Berawal dari Pertemuan di Cafe Wak Noer
KPK Jangan Takut Periksa Lokot, Partai Demokrat Tidak Pernah Lindungi Kader Terlibat Korupsi
Sambut HUT Demokrat ke 22, Raja Zulham Hasibuan Gelar Aksi Jumat Berkah di Medan Deli
Politisi Demokrat Sebut Konflik Tanah di Sumut Sangat Rawan
Komentar