Aktivis 98: Lambatnya Penetapan Cawapres Prabowo dan Ganjar Bukan untuk Kepentingan Rakyat
Alot Penetapan Cawapres Karena Tarik Menarik
Redaksi - Sabtu, 23 September 2023 11:49 WIB
Poto: Istimewa
Sahat Simatupang
drberita.id -Ketua Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang menyebut, lambatnya penetapan calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, membuktikan alotnya kepentingan elit pimpinan partai pengusung keduanya.
"Berbeda dengan penetapan pasangan calon presiden - calon wakil presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yang diusung Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hingga mendekati masa pendaftaran di KPU, Oktober mendatang, pasangan Prabowo dan pasangan Ganjar masih belum jelas," kata Sahat Simatupang, Sabtu 23 September 2023.
Sahat mengatakan, hal tersebut mengindikasikan tarik - menarik kepentingan terjadi di antara partai politik pengusung Prabowo dan Ganjar Pranowo.
Lambatnya penetapan cawapres untuk Prabowo dan Ganjar, kata Sahat, bukan karena kepentingan mengakomodir kehendak rakyat, melainkan kepentingan elit politik dan pemodal.
"Sangat berbeda dengan pendeklarasian Anies - Gus Muhaimin yang sudah klop karena elit ketiga partai pengusung yakni NasDem, PKB dan PKS mendahulukan kepentingan rakyat banyak, ketimbang kepentingan elit partainya. Itu kesan yang ditangkap rakyat kebanyakan dari penetapan pasangan Anies - Gus Muhaimin," katanya.
Menurut Sahat, semakin lama penetapan cawapres untuk Prabowo dan Ganjar justru merugikan keduanya, karena persepsi publik.
"Alotnya penetapan cawapres untuk keduanya karena tarik menarik kepentingan politik, bukan kepentingan ideologi apalagi untuk kepentingan rakyat," serunya.
Sahat menambahkan, kenapa NasDem, PKB dan PKS bisa dengan cepat memutuskan pasangan Anies - Gus Muhaimin?
"Karena ketiga elit partai tersebut menangkap kehendak rakyat terhadap calon presiden - calon wakil presiden setelah Jokowi. Sederhana saja sebetulnya. Jokowi sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan yang digantikannya yakni Susilo Bambang Yudhoyono, dan rakyat menghendaki itu saat Pilpres 2014 dan Jokowi menang." ujar Sahat.
Dalam konteks Pilpres 2024 mendatang, Sahat meyakini suara rakyat akan terbagi secara masif kepada dua kubu yakni, apakah rakyat menghendaki gaya dan pola kepemimpinan seperti Jokowi atau rakyat menghendaki pola kepemimpinan yang berbeda dari Jokowi.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Prabowo Akan Sikat Korporasi Penyebab Karhutla
FABEM Desak Prabowo Tegas Tangani Karhutla, Pecat Pejabat yang Lalai
Penegakan Hukum Belum Sentuh Pemilik Perusahaan Pelaku Karhutla, Aktivis 98 Sebut Prabowo Tidak Serius
Pentingnya Syarat Ijazah dan Status Kewarganegaraan kepada Capres dan Cawapres
HUT ke 81 TNI: Batalyon Parako 463 Pasgat Terima Tanda Kehormatan Samkaryanugraha dari Prabowo
Saharuddin KSJ Doakan Rocky Gerung Berada Dalam Pemerintahan Prabowo
Komentar