Hutang Negara Capai Rp 7000 Triliun, PP HIMMAH: Batalkan IKN dan Tolak Presiden 3 Periode
Poto: Istimewa
Abdul Razak Nasution.
drberita.id | Hutang negara membengkak mencapai Rp 7000 triliun mendapat respons dari berbagai kalangan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Al Washliyah.
Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) pun meminta pembatalan dan menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution di Jakarta, Minggu 3 Maret 2022.
"PP HIMMAH menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), karena pemerintah sampai hari ini terus memperbesar hutang yang akan berdampak dengan rakyat," katanya.
BACA JUGA:
AHY: Mari Jadikan Bulan Suci Ini untuk Kuatkan Tali Persaudaraan
Razak menambahkan bahwa kondisi negara sudah emergency. Hutang bengkak mencapai Rp 7000 triliun yang mengakibatkan krisis ekonomi makin luas dan mendalam.
"Harga pangan naik, pajak naik, sementara kondisi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 belum selesai, ditambah lagi hutang ini," ungkapnya.
Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak, menembus angka lebih dari Rp 7.000 triliun.
Berdasarkan informasi di laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 28 Februari 2022, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.014,58 triliun.
"Agenda nasional yang akan memulai proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur, dimulai tahun ini sebaiknya dibatalakn," cetusnya.
BACA JUGA:
Sambut Ramadhan, Mahasiswa Adukan Masalah UINSU ke Makam Pendiri
"Belum lagi isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjang masa jabatan presiden yang kian membuat negara semakin hancur karena melanggar dan khianati konstitusi," sambungnya.
Apabila terus begini, lanjut Razak, PP HIMMAH khawatir gejolak sosial akan timbul.
"HIMMAH di garda terdepan akan terus mengingatkan pemerintah, DPR, dan MPR melalui aksi unjuk rasa, mimbar bebas. HIMMAH juga akan menurunkan seluruh kader, PW dan PC se Indonesia untuk aksi serentak di daerah masing masing dalam rangka menolak IKN dan menolak perpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden," tegasnya.
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
HIMMAH Minta BPKAD Langkat Terbuka ke Publik Soal Pengelolaan Aset
HIMMAH Desak Copot Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dari Jabatan Kapolrestabes Medan
2 Mahasiswa HIMMAH Jadi Korban Represif di Unjuk Rasa Depan Polrestabes Medan
PP HIMMAH Laporkan Keluarga Aguan ke Kejagung Terkait Tambang di Raja Ampat
Ehang 216, Heli IMI Tanpa Pilot Dikunjungi Presiden Jokowi
Presiden Jokowi ke Afrika, Pengusaha Mozambique dan Pebisnis Indonesia Sepakat Majukan Perdagangan Dua Negara
Komentar