Jelang Idul Fitri, Partai Gerindra Ingatkan Walikota Medan Daging Halal dan Higenis
Foto: Istimewa
Walikota Medan Bobby Nasution di Kesawan.
drberita.id | Partai Gerindra melalui fraksi di DPRD Kota Medan meminta pemerintah memperketat pengawasan daging halal dan higenis yang masuk ke Kota Medan. Apalagi menjelang hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 hijriah.
Hal ini disampaikan Netty Yunarti Siregar saat membacakan pendapat Fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan peratura daerah (Ranperda) Kota Medan tentang perusahaan umum daerah Rumah Potong Hewan (RPH) di ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Medan, Senin 26 April 2011.
Netty Siregar menyatakan Walikota Medan diharapkan mampu memberikan sanksi tegas terkait peredaran daging illegal dengan segera mengeluarkan peraturan walikota (Perwal) terkait penyembelihan hewan melalui rumah potong hewan.
"Ini untuk menjawab keraguan masyarakat Kota Medan terkait mutu dan kehalalan daging jika pemotongannya tidak dilakukan lewat RPH milik Pemerintah Kota Medan," kata Netty.
[br]
Fraksi Gerindra mengimbau agar Pemko Medan lebih serius dalam pengawasan RPH yang belum mengantongi sertifikat halal dari MUI. "Karena sekitar 5.600 atau hanya 20 persen dari total 7.000 kilogram daging sapi atau lembu yang setiap hari beredar di pasar tradisional Kpota Medan," terangnya.
Fraksi Gerindra menduga masih belum terjadi kehigienisannya, RPH tidak dapat menjamin halalnya daging sapi yang beredar di pasar tradisional. Informasi diperoleh Fraksi Gerindra bahwa hanya PD RPH Medan yang mengantongi sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan puluhan rumah potong hewan yang tersebar di kawasan lain, masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal MUI.
"Pemko Medan harus serius dan fokus menangani permasalahan yang ada pada PD RPH ini. Sehingga dengan terbitnya perda RPH nantinya dapat menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemko Medan, dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat kota Medan," jelas Netty.
Fraksi Gerindra meminta Walikota Medan agar jajaran Direksi PP RPH harus segera dievaluasi. "Jika ke depan tidak dapat bekerja secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja perusahaan," tutupnya.
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
Pelantikan TP PKK Medan 2025-2030: Pesan Walikota Jauhkan Gadget dari Dalam Rumah Demi Pendidikan Anak
DPRD Medan Marah Bantuan Warga Dipotong Kepala Lingkungan, Camat: Sudah Kita Kasih SP1
Wartawan Kecewa Rapat Pansus LKPj Walikota Medan Buka Tutup, Elfanda Ananda: Akses Publik Dijauhkan
Warga Jalan Turi Tolak Rencana Walikota Medan Alihfungsi RTH Jadi TPA Sampah
DPRD Medan Makan Gaji Buta, Tak Peka Masalah Warga
Ketua DPRD Medan Saran Pedagang Pasar Aksara Ganti Dagangan Basah ke Barang Kering
Komentar