Ombusdman RI: Manajemen Penanganan Covid-19 di Sumut Kurang Baik

DRberita | Manajemen pengelolaan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara kurang baik. Meski Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, sudah memberi klarifikasi.

Namun masalah pengusiran 80-an orang tenaga kesehatan (Nakes) RS GL Tobing, rumah sakit yang menjadi rujukan pemerintah, dari hotel tempat penginapan mereka ditempatkan, menjadi buktinya.

Baca Juga: Lawan Covid-19, Dwi Prantara Gelar Lomba Video Pembelajaran Kreatif

Selain diusir, status para nakes itu juga ternyata tidak jelas. Karena mereka sempat menerima informasi bahwa mereka telah diberhentikan. Selain soal insentif para Naker itu yang dikabarkan belum dibayarkan.

"Ini gambaran bahwa manajemen pengelolaan tim gugus (GTPP) yang dipimpin Gubernur Sumut ini kurang baik. Sistem koordinasinya tidak lancar. Semua unsur yang terlibat dalam tim gugus ini, sepertinya tidak memainkan peran maksimal sesuai tugas dan fungsinya," jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Minggu 3 Mei 2020.

"Padahal, tim ini memiliki alokasi anggaran yang besar," sambungnya.

Baca Juga: PDP Covid-19 dari Tapteng Jalani Isolasi di RSUD Padangsidimpuan

Karena itu, Ombudsman Sumut tentu merasa miris dan prihatin dengan pengusiran para nakes dari hotel tempat penginapan mereka. Ombudsman sangat menyayangkan terjadinya pengusiran tersebut akibat ketidakprofesionalan GTPP Covid-19.

Padahal para tenaga medis itu, kata Abyadi, mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugasnya untuk percepatan penanganan penyebaran Covid-19 dari Sumut.

"Ini pertarungan hidup mati. Mereka mempertaruhkan nyawa membantu Sumut melawan Covid-19. Tapi sayang, perlakuan terhadap mereka tidak setimpal apa yang mereka pertaruhkan," kata Abyadi. (art/drb)