Syaiful Syafri: Pengambil Kebijakan dan Perencana Perlu Memiliki Kompetensi Untuk Program Tercapai
Contoh Kasus TMP Bukit Barisan
Redaksi - Selasa, 05 Maret 2024 22:07 WIB
Poto: Istimewa
Syaiful Syafri.
drberita.id -Kebijakan dan perencanaan termasuk masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunaan atau korban bencana serta lainnya, tidak dapat diselesaikan dengan satu institusi Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di tingkat provinsi apalagi kabupaten dan kota.
Pemangku kebijakan dan pelaku perencana dan pelaksana program harus memiliki kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari institusi yang digeluti. Jika tidak, maka hasil yang dikerjakan tidak baik bagi pembangunan satu daerah.
Hal tersebut disampaikan Drs. Syaiful Syafri MM pada kuliah umum dengan topik 'Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia' kepada Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, melalui zoom meeting, dari Ruang kerja Kepala Perpustakaan UMSU, Jalan Muctar Basri Medan, pada Senin 4 Maret 2024.
"Untuk itu, seorang pemimpin sebagai pengambil kebijakan, penyusun prencana sosial dan unsur pelaksana program kesejahteraan sosial dalam bekerja, harus memiliki data yang akurat tentang tupoksinya, agar perencanaan yang dikoordinasikan dapat dilaksanakan unsur staf sesuai program kerja dan rencana capaian sesuai anggaran," kata Pj. Bubati Batubara tahun 2008.
Contoh kasus, kata Syaiful Syafri, seorang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tugasnya, tidak punya komitmen untuk prestasi. Maka, hanya merawat satu TMP Bukit Barisan di Medan, Sumut, yang sudah baik, tidak mampu untuk lebih baik.
"Apalagi menangani kemiskinan yang sifatnya berkembang, sehingga tingkat kemiskinan terus berkembang," tuturnya.
Kasus lain, lanjut Kadis Sosial Sumut 2010 ini, ketika kualitas pendidikan di Sumut berada di rengking 1 nasional, saat itu Presiden SBY mengundang kadisnya dari Sumut untuk paparan kebijakan yang ditempuh selama memimpin, sehingga kualitas pendidikan terus meningkat di banding propinsi lain.
Sayangnya kualitas pendidikan di Sumut yang sudah baik kini turun drastis masuk rengking 27 dari 38 provinsi di Indonesia, karena pemangku kebijakan dan perencana yang tidak memiliki kompetensi, apalagi tanpa komitmen perbaikan.
"Dua contoh kasus tersebut tidak ditemukan dalam teori kebijakan dan perencanaan sosial di bangku kuliah dalam rangka mengatasi masalah sosial," tegas Syaiful kepada para Mahasiswa Politeknik Kesos Bandung via zoom meeting yang dimoderatori Ahmad Yaneri, S.Sos, M.Kesos.
Syaiful juga menjelaskan bahwa tidak semua kepala daerah atau Kepala Dinas Sosial memahami tentang program penanganan kesejahteraan sosial.
Sehingga tidak heran jika angka kemiskinan, keterlantaran, ketunaan dan kecacatan, serta keterbelakangan tidak kunjung selesai penanganannya, dan akhirnya tingkat masalah kesejahteraan sosial selalu tinggi.
Untuk itu, tegas Kadis Sosial Sumut tahun 2010 ini, Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial diminta mempelajari tujuan negara (UUD 1945), pelajari Undang Undang dan Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri Sosial, tentang Kesejahteraan Sisial, juga pelajari undang undang dan peraturan menteri tentang perencanaan, agar lulusannya benar siap pakai.
"Siapkan waktu untuk belajar melalui diskusi ke institusi pemerintah, boleh minta waktu kepada kepala daerah atau kepala dinas dan kabid perencanaan untuk memahami kebijakan dan perencanaan sosial yang telah dilakukan, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat meningkat," beber Syaiful Syafri.
Kuliah umum yang dimoderatori Ahmad Yaneri juga dibarengi tanya jawab antara mahasiswa dan penyaji, serta ucapan terima kasih dari Syaiful Syafri kepada Pimpinan Politeknik Kesejahteran Sosial Bandung yang memberi kesempatan sebagai Narasumber, serta kepara para mahasiswa peserta zoom meeting yang diketahui sebagai mahasiswa semester 4.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Komentar
