Mahasiswa Minta OKP dan Ormas Ikut Demo Jokowi dan Luhut
Poto: Istimewa
Demo mahasiswa Cipayung Plus depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis 14 April 2022.
drberita.id | Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan, yang tergabung dalam Cipayung Plus, berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis 14 April 2022.
Aksi massa dari ratusan mahasiswa tersebut diterima perwakilan anggota DPRD Sumut.
Dalam orasinya, mahasiswa menolak penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut mahasiswa itu sudah melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998.
Aspirasi ratusan mahasiswa itupun diterima anggota DPRD Sumut, yang berjanji akan disampaikan ke pemerintahan pusat.
Dari ratusan mahasiswa yang ikut aksi tersebut, sejumlah orang yang ditemui drberita.id, mengaku bahwa aksi unjuk rasa yang dulakukan di depan gedung DPRD Sumut kurang berdampak serius ke penerintah.
BACA JUGA:
Kisruh KPID Sumut: Komisi A Buang Badan, Baskami Ginting Disuruh Pasang Badan
"Kurang rame ini bang, kalau bisa anggota OKP dan Ormas juga ikut demo ini, jadikan Presiden Jokowi dan Luhut itu bisa tahu kekecewaan rakyat. Jika Ormas dan OKP itu ikut demo kan bisa lebih besar lagi ni dampak demonya," ungkap Awal.
Selain Awal, peserta demo lainnya, Indra juga sepakat dengan OKP dan Ormas untuk ikut unjuk rasa menolak penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Menurut mahasiswa itu sudah melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998.
"Pas itu bang, kalau bisa OKP dan Ormas di Medan ini ikut demo bang. Biar rame aksi unjuk rasanya bang," kata Indra.
Terlihat dalam aksinya, ratusan mahasiswa dari Cipayung Plus membawa sejumlah spanduk dan poster di depan gedung DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi.
BACA JUGA:
DPRD Sumut Dukung Kejaksaan Tinggi Bongkar Dugaan Suap Proyek Citraland Helvetia
Spanduk dan poster tersebut bertulisakan sejumlah kalimat yang mendekap Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin mengambil sikap, di antaranya tolak IKN, tolak penundaan pemilu 2024, tolak kenaikan BBM, tolak kenaikan PPN 11%.
Kemudian, usut tuntas mafia minyak goreng, dan copot Menteri yang suka impor barang dari luar, dan menteri yang bicara tentang penundaan pemilu 2024.
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
Demo Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tak Diterge 100 Anggota DPRD Sumut
Kader Partai Golkar Aksi Tunggal di Kantor DPP Jakarta dan Gedung DPR RI Minta Evaluasi Ketua DPRD Sumut
Buruh Batal Demo ke Polda dan Kantor Gubsu, Fokus ke DPRD Sumut
Ribuan Buruh 28 Agustus Akan Demo Kantor Gubsu, Polda, dan DPRD Sumut
Azhari Sinik: Partai Golkar Bisa Berhentikan Erni Sitorus dari Ketua DPRD Sumut
Pengamat: Serangan Terhadap Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus Bentuk Pelemahan Sistem Pemerintahan
Komentar