BBM Langka di Medan, Pertamina Tidak Siap Hadapi Krisis Timur Tengah, Sahkan RUU Migas
Artam - Selasa, 31 Maret 2026 20:29 WIB
Poto: Istimewa
Antrian kederaan di SPBU Jalan Menteng Raya Simpang Menteng 7 Medan.
drberita.id -Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terjadi di Kota Medan. Banyak warga pengguna kenderaan roda 2 dan 4 yang mengantri di SPBU untuk mengisi bahan bakar.
Kelangkaan BBM tersebut terlihat di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Denai, Jalan Menteng Raya simpang Jalan Menteng 7 Medan, dan SPBU lainnya, pada Selasa 31 Maret 2026 malam.
Tidak diketahui persis apa penyebab kelangkaan BBM di Kota Medan itu terjadi. Padahal Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menegaskan tidak terjadi kenaikan harga BBM, meski krisis perang di Timur Tengah masih terus berlangsung.
Ketua DPW Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (FABEM Sumut) Rinno Hadinata mengatakan kelangkaan BBM yang terjadi pada banyak SPBU di Kota Medan dikarenakan ketidaksiapan PT. Pertamina menghadapi informasi krisis perang yang terjadi di Timur Tengah, antara AS-Israel dengan Iran.
"Ini bukti lemahnya manajemen PT. Pertamina Patrniaga Sumbagut yang ada di Kota Medan dalam menyikapi kabar krisis perang di Timur Tengah. Ini bisa berdampak negatif terhadap ketahanan energi yang menjadi asta cita Presiden Prabowo kepada masyarakat khususnya Kota Medan," ucap Rinno di Medan, Selasa 31 Maret 2026.
Menurut Rinno, PT. Pertamina harus segera mengklarifikasi kondisi kelangkaan BBM di Kota Medan yang terjadi pasca pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi yang mengatakan harga BBM tidak naik.
"Kita berharap Pertamina mau angkat bicara terkait kelangkaan BBM di Kota Medan. Jika tidak berani, kita curiga ada internal yang bermain dan sengaja membuat kondisi kelangkaan BBM ini terjadi. Saat ini banyak sekali antrian kendaraan yang mengular di SPBU pada malam ini," ucapnya.
Rinno pun berharap pemerintah pusat segera mengatur ulang sistem ataupun regulasi tentang minyak dan gas di negara ini.
"Semoga RUU Migas yang sudah berada ditangan pimpinan DPR RI segera disahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pendistribusian minyak dan gas di republik ini," tegas Rinno Hadinata.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
HIMMAH Minta BPKAD Langkat Terbuka ke Publik Soal Pengelolaan Aset
Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Rp 1,1 Triliun Jadi Target Kejaksaan, BPN Sumut dan Kota Medan Digeledah
DPRD Medan Marah Bantuan Warga Dipotong Kepala Lingkungan, Camat: Sudah Kita Kasih SP1
Wartawan Kecewa Rapat Pansus LKPj Walikota Medan Buka Tutup, Elfanda Ananda: Akses Publik Dijauhkan
35 Persen APBD ke Medan Utara Sangat Tepat Untuk Pembangunan
Camat Medan Kota Luruskan RTH Jalan Turi Jadi Lokasi TPS Sementara Sambut Piala AFF U19
Komentar