Singapura "Resesi Seks", Pemerintah Buang Uang Tak Selesaikan Masalah

Kelahiran Hidup Anjlok 7,9%
Redaksi - Senin, 18 September 2023 13:24 WIB
Singapura "Resesi Seks", Pemerintah Buang Uang Tak Selesaikan Masalah
Foto: Ilustrasi
Hubungan intim.

drberita.id -Tingkat kelahiran di Singapura sangat rendah dan mengarah pada "resesi seks". Pemerintahnya dianggap buang buang uang kala bertindak untuk menyelesaikan masalah ini.

Bagaimana ceritanya? dikutip dari CNBC, Senin 18 September 2023, angka kelahiran di Singapura mencapai rekor terendah di 2022, setelah bertahun-tahun mengalami penurunan.

Kelahiran hidup tahun lalu anjlok sebesar 7,9% seiring biaya hidup di Singapura yang mahal, yang menjauhkan banyak orang dari menambah anggota keluarga mereka.

Tren kesuburan pun diyakini bakal terus turun. Data dari lembaga think tankInstitute of Policy Studiesyang berbasis di negara itu juga menunjukkan bahwa perempuan berusia antara 20 dan 24 tahun di Singapura, kini memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melahirkan dibandingkan perempuan berusia antara 35 hingga 39 tahun.

"Memiliki anak terikat pada banyak hal, mulai dari keterjangkauan rumah, pasangan, dan kematangan pasar kerja yang membuat Anda merasa cukup aman untuk melakukannya," kata Direktur Pelaksana Ranstad Asia-Pasifik, Jaya Dass.

"Daya tarik ingin memiliki anak sebenarnya berkurang secara signifikan karena kehidupan telah semakin matang dan berubah," tambah Dass lagi mengomentari laporan.

Singapura sendiri memang kini bergulat dengan populasi menua. Pemerintah memang mendorong kelahiran dengan memberikan insentif dan "bonus".

Pasangan yang memiliki bayi yang lahir pada tanggal 14 Februari akan menerima masing masing S$11.000 (sekitar Rp 123.000.000) untuk anak pertama dan kedua, serta S$13.000 untuk anak ketiga dan seterusnya. Ini merupakan peningkatan sebesar 30% hingga 37% dari sebelumnya.

"Meskipun ada banyak kebijakan pemerintah yang bertujuan mendorong lebih banyak pasangan untuk memiliki anak, membuang uang untuk masalah ini tidak akan menyelesaikan masalah," kata analis di Economist Intelligence Unit (EIU), Wen Wei Tan.

SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru