AMPI Berharap BNN Tapsel Dapat Ungkap Kasus Narkoba di Padangsidimpuan

drberita.id | Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) berharap Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tapanuli Selatan dapat mengungkapan kasus narkoba tanpa pemilik yang digagalkan di Kota Padangsidimpuan pada Februari 2020 lalu.

BNN Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapseel) jangan hanya seremonial saja akan tetapi harus ada juga aksi pemberantasan di wilayah tugasnya.

"Mengingat wilayah tugas mereka (BNN) tidak hanya Tapanuli Selatan, juga Padangsidimpuan dan beberapa daerah lainnya," ungkap Sekretaris DPD AMPI Tapanuli Selatan, Khairul Arief, Selasa 30 Juni 2020.

Baca Juga: Muzakarrah RUU HIP di MUI Medan, Direktur Intelkam Polda Sumut Hadir Sebagai Narasumber

Ratusan kilogram ganja yang masuk ke daerah Kota Padangsidimpuan itu tidak terlepas akan melintasi daerah tetangga seperti Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara.

"Apakah tidak ada langkah BNN mengupayakan pemberantasan hingga ke akarnya? sementara ada program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba). Persoalan narkoba ini terus masuk hingga ke pelosok pedesaan, terkesan program BNN Tapanuli Selatan yang berkantor di Kota Padangsidimpuan hanya sebatas edukasi bahaya penyalagunaan," tegas Khairul Arief.

"Indonesia sudah darurat narkoba, apalagi kemarin Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara menjadi nomor satu penyalahgunaan narkoba," sambungnya.

Ingat, kata Arief, salah satu penyebab Sumut menjadi daerah nomor satu darurat narkotika karena kurangnya penanganan dari aparat berwenang dalam memberantas narkotika.

Baca Juga: Suami Bunuh Diri Setelah Ditinggal Pergi Istri

"Saya kira itu semua memungkinkan, satu dua kali benar ada keterlibatan oknum. Kalaupun tidak terlibat ada kesengajaan (oknum) membiarkan, artinya mereka tidak bertindak secara profesional," ungkapnya.

"BNN di daerah harus maksimal dalam bekerja, dan terkait belum tuntasnya kasus pengungkapan siapa pemilik narkoba jenis ganja sebanyak 327 kilogram, BNN harus siap sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan, jika tidak mampu sampaikan ke publik," tutup Khairul Arief.

(art/drb)