Laporan Banyak Gantung di Kementerian, WALHI Sumut Gagal dapat Output Sepanjang 2024
Armand - Selasa, 17 Desember 2024 20:41 WIB
Raden Armand
Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba.
drberita.id -Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Eksekutif Daerah Sumatera Utara mengaku tak mendapatkan output apapun sepanjang 2024. Banyak laporan kasus mereka hanya memperoleh jawaban normatif.
"Yang kita dapat di 2024, masih sangat lemah.
Sebenarnya output itu belum ada. Kalau untuk konteks penegakan hukum lingkungan hidup dan upaya pencemaran lingkungan. Laporan-laporan kasus itu masih sampai sekarang masih menggantung," ujar Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba usai acara Pemaparan Catatan Tahunan Lingkungan Hidup WALHI Sumut 2024 dan Konsolidasi Masyarakat Sipil Sumut, Selasa (17/12/2024 di Jalan Bunga Cempaka Kota Medan.
Rianda mengatakan tahun 2024 adalah alasan semua laporan WALHI Sumut mentok. Secara administratif surat laporan telah dikirim dan jawaban telah diterima.
"Sedang dalam penanganan," kata Rianda meniru jawaban kementrian.
"Tapi langkah tegas tak ada. Banyak dijawab normatif. Laporan kita kirim ke Kementerian dan dinas-dinas. Kita sedang berupaya menelusuri berbagai bukti-bukti yang sedang serius," kata Rianda.
"Mulai dari amdal, baik itu pembangunan, baik itu infrastruktur, PSN, kemudian kita memperkuat analisis-analisis lingkungannya. Supaya menjadi bukti yang lebih konkret kita suarakan bersama hingga di pengadilan," ungkap Rianda.
Dalam acara itu WALHI Sumut mencatat Sepanjang Tahun (Catahu) 2024 krisis ekologis di Sumut. Paparan meliputi berbagai kasus krisis ekologis, mulai dari kebakaran hutan hingga kebencanaan di Sumut.
WALHI Sumut menggolongkan 8 isu dalam paparan Catahu 2024. Isu ini meliputi: kerusakan hutan, kebakaran hutan, tambang, pencemaran, konflik tenurial, kriminalisasi, kebencanaan, dan Wilayah Kelola Rakyat (WKR).
"Paparan Catahu ini berdasarkan kerja-kerja kamj di lapangan dan juga data sekunder yang kami himpun dari pemberitaan media," ucap Rianda.
"Ketua identik dengan para mafia di Sumut, yang memiliki kuasa dominan dalam masyarakat. Kami ingin memberi tahu jika peran dan tanggung jawab mereka begitu besar dalam krisis ekologis di Sumut," kata Rianda.
"Kami mencatat ada 19 kasus kriminalisasi di Sumut. Seperti Sorbatua Siallagan di Simalungun, dan Ilham Mahmudi di Langkat," ujar Rianda.
Dalam rangka advokasi lingkungan hidup, kata Rianda, WALHI Sumut akan menyusun beberapa langkah strategis untuk tahun depan (2025).
"Ada beberapa isu strategis yang akan kami kawal ke depan. Misalnya kasus kebocoran gas H2S di salah satu geotermal, di Mandailing Natal, saat ini sedang kami riset dan investigasi lebih lanjut untuk langkah advokasi ke depannya," ujarnya.
SHARE:
Editor
: Armand
Tags
Berita Terkait
Persoalan Lingkungan di Sumut tahun 2023 Makin Memburuk
Presma USU dan Walhi Sumut Aksi Sikapi Pidato Jokowi di COP26
Walhi Tidak Dapat Hadirkan Saksi Perkara Orangutan di Kebun Binatang PT. NAN
Walhi Gugat PT. NAN Perkara Kebun Binatang Mini di PN Padangsidimpuan
Komentar