Persoalan Lingkungan di Sumut tahun 2023 Makin Memburuk
Redaksi - Rabu, 27 Desember 2023 22:30 WIB
Dok. PFI Medan
Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2023 soal lingkungan di Taman Budaya oleh PFI Medan, Walhi dan GJI.
drberita.id -Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara (Sumut), bersama Green Justice Indonesia (GJI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI), membuat kegiatan bertajuk Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2023 yang berlangsung di Taman Budaya Medan, Rabu (27/12/2023).
Kegiatan ini mengangkat persoalan lingkungan dari tahun ke tahun yang tak kunjung usai di Sumatera Utara, terutama persoalan hukum.
"Tujuannya kita ingin mengingatkan kembali bahwa Sumatera Utara tidak pernah lepas dari permasalahan lingkungan. Nah, tahun ini kan tahun politik ya, disini ada banyak kontestasi, harapannya persoalan lingkungan ini menjadi pembahasan bagi mereka yang berkontestasi," ujar Ketua Panitia Dewantoro.
Menurutnya jika persoalan lingkungan ini dilupakan sedemikian rupa, maka kita tidak punya harapan bahwa persoalan lingkungan menjadi perhatian lebih kemudian diambil kebijakan.
"Dalam kegiatan ini kita juga ada pameran foto, tidak hanya dari Medan, juga ada yang hadir dari Aceh," katanya.
Foto yang dipamerkan mulai dari potret hutan Batang Toru, Orang Hutan Tapanuli, dan kemudian juga ada jerat seling yang biasa digunakan sebagai jerat babi, namun tak jarang satwa terlindungi lah yang menjadi korbannya.
Lalu, ada potret masyarakat Simardangiang, mereka ini menjaga lingkungan atau hutan disekitarnya dengan kearifan lokal yang dimiliki.
"Jadi, mereka sebenarnya dengan kearifan lokalnya masih bisa hidup, tanpa harus merusak hutan. Nah, fakta yang selama ini terjadi kerusakan berasal dari luar," jelasnya.
Dikatakannya saat ini masyarakat yang tinggal disekitar hutan, selama berabad-abad dan terbukti mampu mengelola lingkungan dengan baik, tidak mendapat perhatian lebih.
Dalam acara diskusi sebagai narasumber Rianda Purba (Direktur Eksekutif walhi Sumut), Dana Prima Tarigan Green Justice Indonesia (GJI), Riski Cahyadi (PFI Medan), dan Jessica Helena Wuysang (LKBN Antara) melalui Zoom.
"Narasumber ada dari Jesika Elena Wuisang, fotografer dari LKBN Antara Pontianak, dia banyak mengulas bangaimana persoalan yang ada di Kalimantan Barat, mulai dari orang hutan, pertambangan dan sebagainya, sementara Risky Cahyadi jurnalis foto dan juga ketua PFI Medan lebih mengulas tentang kerusakan alam hutan kawasan Danau Toba hingga menimbulkan bencana alam di Humbang Hasudutan beberapa waktu lalu," kata Dewantoro.
Hasil diskusi ini menyimpulkan bahwa persoalan lingkungan yang terjadi di Sumatera Utara di tahun 2023 ini semakin memburuk, kenapa dikatakan demikian, karena masih banyaknya kejadian terulang.
"Artinya upaya yang ada selama ini belum memberikan dampak yang baik. Contohnya saja banjir ya, bukannya semakin sedikit malah semakin meluas, di Medan misalnya. Kemudian juga di akhir tahun makin banyak terjadi banjir, seperti di Bakara, di seputaran danau Toba, padahal itu kawasan strategi nasional yang harusnya mendapat perhatian lebih tidak hanya soal investasi," ungkapnya.
Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba menyampaikan isu kerusakan lingkungan yang masih mengemuka di tahun 2023, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Nah, yang menjadi sorotan tentunya bahwa pemerintah belum sama sekali memprioritaskan isu lingkungan untuk diselesaikan. Baik itu pemerintah Sumut maupun pemerintah pusat," ujarnya
Nah, disebutnya ini juga yang menjadi tantangan, apalagi sekarang segala sesuatu terkait permasalahan lingkungan, permasalahan hutan dan sumber daya alam ditarik ke pemerintah pusat.
"Tidak ada lagi ruang bagi pemerintah daerah, dalam konteks ini pemerintah daerah juga diam. Seolah pemerintah hari ini tidak ada fungsi penyelenggara negara dalam konteks permasalahan lingkungan," ungkapnya.
Hal itu memunculkan kekhawatiran, mesti berapa banyak lagi korban yang hilang kehidupannya karena kerusakan lingkungan.
Menurutnya dalam konteks penegakan hukum, banyak kasus yang dilaporkan ke pengadilan hukum contoh di kepolisian, kemudian masuk ke persidangan, namun tidak mendapat solusi apapun.
"Nah ada putusan-putusan hakim yang kemudian menghendaki untuk pemulihan lingkungan dan sebagainya itu juga tidak diindahkan, nah namun lagi-lagi ada beberapa hal dalam penegakan hukum yang lemah," katanya.
Beberapa kelemahan dalam penegakan hukum sebutnya, yang pertama minimnya pengetahuan penegak hukum dalam hal ini hakim mengenai persoalan lingkungan hidup.
"Kedua, abainya lembaga negara yang mengatur persoalan lingkungan hidup untuk menindaklanjuti hasil putusan pengadilan. Itu yang menjadi persoalan utama dalam penegakan hukum soal lingkungan," katanya.
Acara ini dimeriahkan oleh penampilan Kenduri Kopi dan The Bamboes.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Enam dari 9 Nama Lulus Seleksi Calon Direksi Bank Sumut Telah Dikirim ke OJK Untuk 3 Jabatan Kosong
Bank Sumut Hadir di Batam: Perkuat Strategis Kawasan Ekonomi Unggulan Untuk Dorong Pertumbuhan Inklusif
Moment Haru Perpisahan Jajaran Pegawai Kejati Sumut Dengan Dr. Harli Siregar SH MHum
4 Daftar Calon DOB Provinsi dari Pemekaran Sumut
Pertama di Indonesia, Bank Sumut–Pemko Medan Luncurkan Inovasi QRESTO di Restoran Mewah
Tokoh Masyarakat Sumut Ruslan: Ahmad Daniel Chardin Layak Pimpin Sumatera Utara
Komentar