Di Kantor BPKP RI Perwakilan Sumut: Gema Baca Tuding Bupati Labura Aktor Intelektual

DRberita | Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Membaca (Gema Baca) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin 23 September 2019.

Massa meminta BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk bekerja dengan profesional tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Massa mempertanyakan hasil audit kerugian negara pada kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) tahun 2013-2015.

Henri Sitorus koordinator aksi menyampaikan bahwa persoalan ini sudah menjadi kegelisahan di tengah-tengah masyarakat Labura. Kecurigaan publik tertuju terhadap BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Karena sepengetahuan publik kasus dugaan korupsi DBH dan PBB Labura tahun 2013-2015 kini auditnya dilakukan BPKP RI Perwakilan  Provinsi Sumatera Utara.

Bahkan ketik pihak Polda Sumut menyampaikan pernyataan melalui rilis persnya, kasus dugaan korupsi DBH dan PBB Pemkab Labura mengatakan tinggal menunggu hasil audit dari BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

untuk itu kami yang tergabung dalam Gema Baca mempertegas kepada pihak BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara untuk profesional dan jangan ada main mata alias kongkalikong dengan pihak manapun. "Kami meminta agar hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, dan kami menduga kuat Bupati Labura Khairuddin Syah alias Haji Buyung aktor intelektual kasus dugaan korupsi DBH dan PBB tahun 2013-2015," ungkap Henri Sitorus.

Aksi massa Gema baca akhirnya ditanggapi Kepala BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Yono Andi Atmoko. Ia mengapresiasi apa yang dilakukan Gema Baca yang datang mempertanyakan langsung perkembangan kasus dugaan korupsi DBH dan PBB Pemkab Labura tahun 2013-2015.

"Prosesnya saat ini sedang berjalan. Mungkin dari sisi kami sudah menyelesaikan, dan laporannya Insya Allah segera diberikan. Jadi selesai sudah laporan kami, tapi hasilnya tidak bisa saya berikan kepada adik-adik sekalian," ucap Yono Andi Atmoko.

Kemudian Henri Sitorus menegaskan sebagai bukti komitmen mereka mendukung pemberantasan korupsi, mereka akan kembali lagi beraksi pekan depan. "Kami serahkan surat pemberitahuan aksi langsung kepada bapak," ucap Henri Sitorus.

Menanggapi surat aksi itu Yono Andi Atmoko meminta massa tidak melakukannya. "Kalau menurut saya janganlah pakai nama unjuk rasa, datanglah ke kantor. Kami pun tidak pernah menolak siapa saja yang datang, kita diskusi dalam ruangan yang lebih baik lagi," serunya.