Tender Rusunawa BP2JK Sumut Diduga Bermasalah
Artam - Kamis, 13 Februari 2020 23:17 WIB
istimewa
Boby Darmawan
DRberita | Tender Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) khususnya paket pembangunan rumah susun Univ. RIS Maduma di Kabupaten Dairi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ditjend Bina Konstruksi, Balai Pelaksanan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara dengan Pagu Rp 15,9 miliar diduga bermasalah.
"Saya menduga bau busuk dan rekayasa pokja pemilihan BP2JK Sumut untuk pembangunan rumah susun tersebut akan dimenangkan bukan harga terendah," sebut Boby Darmawan, tokoh pemuda dan pengamat lelang di Medan, Kamis 13 Februari 2020.
Boby menilai ada indikasi pihak luar mengintervensi, sebab terlalu lama dan pengunduran jadwal evaluasi oleh pokja.
"Sebagai pengamat, kami melihat apakah dugaan ini benar yang diumumkan bukan harga terendah, makan kami berharap ada beberapa perusahaan yang tenaga ahlinya hanya menerangkan referensi kerja, tetapi sesungguhnya data tersebut tidak benar," kata Boby.
Untuk itu, sebut Boby, Satker SNVT dapat meneliti kembali hasil kerja pokja saat pengajuan penetapan pemenang tender.
"Saya menduga bau busuk dan rekayasa pokja pemilihan BP2JK Sumut untuk pembangunan rumah susun tersebut akan dimenangkan bukan harga terendah," sebut Boby Darmawan, tokoh pemuda dan pengamat lelang di Medan, Kamis 13 Februari 2020.
Boby menilai ada indikasi pihak luar mengintervensi, sebab terlalu lama dan pengunduran jadwal evaluasi oleh pokja.
"Sebagai pengamat, kami melihat apakah dugaan ini benar yang diumumkan bukan harga terendah, makan kami berharap ada beberapa perusahaan yang tenaga ahlinya hanya menerangkan referensi kerja, tetapi sesungguhnya data tersebut tidak benar," kata Boby.
Untuk itu, sebut Boby, Satker SNVT dapat meneliti kembali hasil kerja pokja saat pengajuan penetapan pemenang tender.
"Bila dugaan yang menang adalah perusahaan yang datanya ada pada kami, kami akan protes dan bila perlu akan melaporkannya ke penegak hukum. Pokja harus mengevaluasi berkas penawaran dapat mengacu kepada SDP dokumen antara lain No. 31 poin 31.9, 30.10 dan No. 34 poin 34.1," kata Boby. (art/drc)
SHARE:
Editor
:
Sumber
: Pers Rilis
Tags
Berita Terkait
Jika Bobby Nasution Antikorupsi, Sulaiman Harahap yang Cocok Jadi Plt Kadis PUPR Sumut
6 Bulan Jabat Kadis PUPR Sumut, Hendra Dermawan Siregar Tidak Dapat Apa-apa
Bobby Nasution Lantik 177 Pejabat Eselon 3 dan 4, Sekretaris Dinas PUPR Sumut Diganti, Berikut Daftarnya
Hakim Tipikor Tegur Konsultan CV Balakosa Karena Tutupi Informasi Kasus Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting
Berkas Tersangka Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting Belum Dilimpahkan KPK ke Pengadilan Tipikor
2 Underpass Kota Medan Atasi Macet: Jalan Gatot Subroto Pakai APBN, Jalan Jawa Gunakan APBD
Komentar