Barang Bukti Kasus Korupsi dan TPPU Jadi Lokasi Isolasi Pasien Covid-19
Foto: Istimewa
Gedung Ex-Rumah Sakit Reysa.
drberita.id | KPK diwakili Tim JPU perkara terdakwa Rohadi dan Tim Pengelola Barang Bukti & Eksekusi dengan disaksikan Bupati Indramayu beserta jajaran melaksanakan Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat, dalam pemanfaatan gedung Ex-Rumah Sakit Reysa.
"Penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 04/Pid.Sus/TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 19 April 2021 dalam perkara Terdakwa Rohadi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat 28 Mei 2021.
Adapun pertimbangan pelaksanaan penetapan teraebut dalam rangka kepentingan sosial kemanusiaan dengan memberikan izin kepada Pemkab Indramayu memanfaatkan gedung Ex-Rumah Sakit Reysa di Desa Cikedung Lor Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.
"Eks gedung dijadikan sebagai tempat untuk karantina atau isolasi pasien terkonfirmasi Covid-19 yang asymtomatik di Kabupaten Indramayu," jelasnya.
BACA JUGA :BOT PDAM Tirtanadi Dengan PT. TLM Berbau Korupsi, Kasus Diselidiki Polda Sumut Sejak 2018
Dalam pelaksanaan pemanfaatan gedung eka Rumah Sakit Reysa, ke depannya KPK akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Pemkab Indramayu hingga perkara berkekuatam hukum tetap.
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
Poros Muda Sumut dan PIRA Kasih Deadline KPK 30 Hari Umumkan Tersangka Baru Lagi
KPK Didesak Terbitkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Jalan Provinsi Sumut dan DJKA
Terpidana Korupsi Alexander Halim alias Akuang Ditangkap, Lalu Dibantar ke Rumah Sakit
Massa FABEM Desak KPK Tangkap Nusron Wahid dan Oligarki Pemodal Mafia Tanah
Tim Hukum Terdakwa Pertanyakan Pengembalian Uang Korupsi Bantuan Bencana Samosir
Jalan Provinsi Sumut di Sipiongot Rp. 94,3 Miliar Belum Lewat Tahun Anggaran 2026 Sudah Rusak
Komentar