Pengamat: Kasus BOT PDAM Tirtanadi Dengan PT. TLM Jangan Jadi Sapi Perahan
Foto: Muhammad Artam
Kantor PDAM Tirtanadi
drberita.id | Kasua dugaan korupsi BOT air bersih PDAM Tirtanadi dengan PT. Tirta Lyonisse Medan (TLM) harus diusut tuntas Polda Sumut. Jangan BUMD Pemprovsu menjadi sapi perahan kelompok tertentu.
Pengamat Anggaran dan Kebijakan Publik, Elfanda Ananda menilai temuan dugaan korupai BOT air bersih PDAM Tirtanadi dengan PT. TLM yang diselidiki Polda Sumut harua transparan demi kepentingan publik.
"PDAM Tirtanadi adalah BUMD milik daerah yang note bene adalah badan usaha milik publik. Selanjutnya, apa yang menjadi aktivitasnya menjadi bagian kepentingan publik termasuk kejelasan apakah ada temuan hukum terkait pemeriksaan kasus yang diselidiki oleh Polda terhadap BOT PDAM Tirtanadi dengan PT. TLM," ucap Elfanda Ananda di Medan, Kamis 27 Mei 2021.
Penyelidikan kasus ini berawal dari perpanjangan Build Operate Transfe (BOT) PDAM Tirtanadi dengan PT. TLM untuk kapasitas produksi air 400 liter per detik. Sementara, BOT kapasitas air 500 liter per detik pada tahun 2000 akan berakhir 2026.
Menurut Elfanda, sebagai masyarakat Sumut yang memberikan kontribusi atas keberlangsungan PDAM Tirtanadi lewat pajak, dimana BUMD ini menerima penyertaan modal dari APBD Sumut, harusnya transparan terkaitan kesepakatan BOT dengan pihak PT. TLM.
"Harusnya, tidak ada hal yang ditutupi terkait kerjasama tersebut termasuk butiran pasal kesepakatan. Jangan sampai PDAM ada main mata dengan pihak PT.ILM," kata mantan Koordinator Fitra Sumut ini.
Selanjutnya, lanjut Elfanda, pihak Polda Sumut juga harus terbuka apakah memang ada temuan hukum terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya atau tidak.
"Ini terkait akuntabilitas Polda dalam memeriksa laporan terkait soal hukum. Dalam bisnis badan publik (PDAM) perlu menjunjung tinggi akuntabilitas publik demi menjaga keberlangsungan BUMD itu. Kalau memang ada temuan, tentunya segera dproses secara hukum dan jangan ditutupi. Namun, apabila tidak segera klarifikasi," terangnya.
Terakhir, kata Elfanda, BUMD seperti PDAM Tirtanadi harus tumbuh secara sehat dan dapat berkontribusi terhadap kekakayaan daerah yang akhirnya dapat menambah kemampuan keuangan daerah.
"BUMD jangan menjadi sapi perahan berbagai kelompok yang seringkali merugikan daerah. Untuk itu, PDAM Tirtanadi dapat melaksanakan prinsip prinsip transparani dan akuntabilitas publik," serunya.
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
5 Indikator Utama Polda Sumut Raih Nugraha Sakanti di Hari Bhayangkara ke-80
Donor Darah HUT Bhayangkara ke-80 Tahun di Polda Sumut Untuk Perkuat Nilai Kemanusiaan
Tersangka ASN Penganiaya Wartawan tvOne Belum Ditahan Polres Tapsel, Aliansi Jurnalis Akan Demo Polda Sumut
BAIS Tangkap 6 Penyelundup Calon PMI di Perairan Kuala Bagan Asahan, Polda Sumut Akan Bongkar Jaringan
Markas Begal Marelan Digerebek Tim URC Polda Sumut: 8 Orang Ditangkap, 3 Ditembak Melawan Petugas
134 Pengunjung Lokasi Hiburan Malam di Kota Medan Terjaring Razia Gabungan BNN dan Polda Sumut
Komentar