BPNT Diduga Dimonopoli, GMPPSU Minta Kadis Sosial Medan Evaluasi Kabid Fakir Miskin

drberita.id | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Wilayah Kota Medan menuai kontroversi di tengah masyarakat yang tidak mampu. Pasalnya, pengawasan yang dilakukan sangat lemah dalam program ini.

"Bantuan yang dikucurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia terhadap keluarga kurang mampu ini seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk ajang meraup keuntungan," kata Ketua Umum Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan Sumatera Utara (GMPPSU) Rahman Syahputra Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu 17 Juni 2020.

Baca Juga: Senin,Ombudsman Panggil Gubernur Sumut Terkait Anthoni Sinaga

Rahman merasa kecewa karena Kartu BPNT yang digunakan ternyata banyak yang kosong dan TKSK enggan menyelesaikan masalah tersebut serta ketidaksesuaian dari jumlah bantuan.

"Kami meminta Kadis Sosial Kota Medan Endar Lubis untuk mengevaluasi stafnnya Kabid Fakir Miskin disinyalir sebagai pemasok pangan dalam bantuan ini ke e-warung. Jangan sampai ini dibiarkan begitu saja. Kabid Fakir Miskin harus bertanggung Jawab. Ini bantuan untuk masyarakat miskin jangan dijadikan ajang cari untung," kata Rahman.

Baca Juga: PGK Sumut: Indoensia Tidak Butuh RUU HIP

Rahman juga meminta Kemensos untuk mengevaluasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai mitra yang dianggap gagal dalam penyaluran BPNT.

(art/drb)