PB PASU Desak Penegak Hukum Ungkap Kabar Dugaan Suap di PDAM Tirtanadi

- Kamis, 07 Juli 2022 21:11 WIB
PB PASU Desak Penegak Hukum Ungkap Kabar Dugaan Suap di PDAM Tirtanadi
Poto: Istimewa
Eka Putra Zakran SH MH
drberita.id | Beredarnya kabar dugaan suap di PDAM Tirtanadi Sumut, mendapat sorotan dari banyak kalangan, salah satu dari Ketua Umum PB PASU Eka Putra Zakran SH MH.

Eka Putra Zakran SH MH mengatakan penegakan hukum dan keadilan menjadi hal mutlak yang mesti dilakukan, mengingat Indonesia adalah negara hukum.

"Negara kita adalah negara hukum, jadi penegakan supremasi hukum merupakan suatu keniscayaan. Hukum tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, sebab itulah upaya penegakan huiim harus berkeadilan. Jika ada indikasi suap sebagaimana informasi yang beredar, maka kita dari PB PASU mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar atau mengungkap kasus ini secara terang benderang," ujar Eka Putra Zakran (Epza) di Medan, Kamis 7 Juli 2022.
BACA JUGA:
Datang ke Medan, Jokowi Diminta Selesaikan Konflik Lahan Sei Mencirim dan Simalingkar
Menurut Epza, dalam negara hukum, tidak boleh ada yang kebal hukum. Asas aquality before the law menajadi landasan yang kuat, bahwa setiap orang adalah sama di mata hukum. Tidak boleh tebang pilih. Hukum juga harus mampu menjangkau setiap peristiwa pelanggaran yang terjadi tanpa terkecuali. Apalagi jika pelaku pelanggaran hukum tersebut pejabat publik, maka tidak dapat tawar-nenawar lagi.
"Sangat kita sayangkan jika benar kabar dugaan suap di PDAM Tirtanadi itu terjadi, karena mereka adalah pejabat publik. Pejabat publik itu wajib mengedepankan prinsip-prinsip good clean dan governent," ujar mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan ini.

"Kita dari PASU bukan hanya sekedar mendukung, lebih dari itu. Kita mendesak aparat penegak hukum agar serius mengungkap kabar dugaan suap yang beredar di BUMD Pemrov Sumut tersebut," sambung Epza.

Sekiranya benar dugaan suap atau korupsi itu dilakukan oleh pimpinan ataupun pegawai PDAM Tirtanadi, maka aparat hukum seperti, Polisi, Jaksa ataupun KPK harus bertindak cepat dan serius. Jangan sampai ada pihak pihak yang mencoba untuk menutup-nutupi.
BACA JUGA:
Lasro Marbun Korban Skimming Tanggapi Gerak Cepat Bank Sumut
"Pendek kata, masalah ini harus diungkap secara terang benderang ke publik. Jangan dipetieskan, karena masyarakat senantisa menantikan penegakan hukum yang berkeadilan," pungkas Epza.

SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru