PPIPA: Potongan Video Menko Pangan Zulhan Tindakan Penyesatan Publik
Redaksi - Sabtu, 08 Agustus 2026 17:21 WIB
Poto: Istimewa
Menko Pangan Zulhas
drberita.id -Potongan video Menko Pangan Zulhas disebarkan tanpa konteks lengkap usai memberikan arahan dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, pada Selasa (4/8/2026).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PPIPA) Muhammad Amril Harahap mengecam keras tindakan oknum tidak bertanggungjawab yang sengaja memotong isi video Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan hingga memicu disinformasi di tengah masyarakat.
Narasi lengkap yang disampaikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebenarnya membahas komitmen pemerintah dalam mendorong swasembada pangan.
"Banyak kebijakan Presiden yang baru, besar, dan mendasar, termasuk mendorong Indonesia menjadi negara yang swasembada pangan. Selama 28 tahun pascareformasi, hal ini kurang diprioritaskan karena Indonesia cenderung mengikuti sistem pasar bebas, asal ada uang, beras bisa diimpor," ujar Amril mengutip isi video utuh tersebut di Jakarta, Jum'at (7/8/2026).
Amril mengatakan, saat itu Zulhas hanya memberikan gambaran mengenai pola pikir lama, dimana ada pandangan jika menanam padi tidak menguntungkan, lebih baik menanam sawit dan menggunakan keuntungannya untuk membeli beras luar negeri. Pola pikir inilah yang menyebabkan ketergantungan impor selama bertahun-tahun.
Namun, dalam video yang dipotong dan disebarkan secara menyesatkan, narasi yang diambil hanyalah kalimat pendek; "Kalau nanam padi tidak menguntungkan ya tanam sawit, nanti dari keuntungan sawit kita beli beras."
Penggalan tanpa konteks inilah yang akhirnya memicu kegaduhan dan salah persepsi di publik.
"Hal ini sangat bertolak belakang. Sebagai pejabat publik, Pak Zulhas tentu mempertimbangkan setiap pernyataannya. Jika kita lihat kinerjanya sebagai Menko Pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, percepatan swasembada pangan, penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi terus berjalan nyata," tegasnya.
Amril mengimbau seluruh masyarakat Indonesia agar lebih bijak dan kritis dalam menyaring informasi serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak jelas sumbernya.
"Berita bohong atau hoaks adalah ancaman nyata bagi persatuan dan keamanan bangsa. Hoaks memicu kemarahan, memecah belah masyarakat, dan merusak kepercayaan publik," tutupnya.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
10 Platform Resmi untuk Download Lagu MP3 dan Video Musik, Aman dan Berkualitas HD
Pegiat Sosial Ajukan Permohonan Informasi Publik Keuangan dan Program MTsN 1 Kota Tangsel.
Hari Bhayangkara ke-80, Prabowo Ingatkan Polri Jaga Kepercayaan Publik
Ketua DPRD Medan Kecewa Sama Gubernur Sumut, Jadi Batal Undangan ke Republik Rakyat Tiongkok
Said Ilham: Pers Tidak Berhenti Pada Penyampaian Informasi Tetapi Juga Mengawal Kebijakan Publik
Data Pendidikan Utusan Khusus Presiden Mardiono Disoal, FKMP Desak KIP RI Buka Informasi ke Publik
Komentar