Demokrat: Moeldoko Buat Malu Jokowi

drberita.id | Beberapa hari terakhir beredar surat undangan untuk mengumumkan peringatan Hari Ulang Tahun Partai Demokrat ke-20, di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, pada hari Jumat malam, 10 September 2021.

Undangan yang mengatasnamakan para pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo, juga rangkaian acara yang akan diisi dengan sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.

Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan hal ini sungguh sungguh sungguh sungguh.

BACA JUGA:
Konsulat RI di Songkla Repatrasi Nelayan asal Aceh Timur

"Gerombolan KSP Moeldoko yang terlupakan akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat," kata Herzaky dalam siaran pers yang diterima DRberita, Jumat 10 September 2021.

Herzaky menambahkan bahwa modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja mereka lakukan. Berita undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena disebutkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Herzaky, sikap dan tidak beretika ini terus menerus dipertontonkan oleh pihak KSP Moeldoko. Terbukti saat mereka mengajukan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, di mana tertera dalam gugatannya status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

BACA JUGA:
Parlinsyah Harahap Siap Jadi Ketua DPD Partai Demokrat Sumut

"Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir," tutupnya.

Sementara itu, upaya 'Begal Politik' juga disinggung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurtiyono (AHY) dalam sambutannya saat Puncak Acara Peringatan 2 Dekade Partai Demokrat yang oleh salah satu televisi swasta Nasional, 9 September 2021 kemarin.

Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca keputusan Kememkumham mengenai hasil KLB Deliserdang, para perusak sebelumnya, masih berupaya dan mengajukan Keputusan PTUN termasuk kemungkinan Peninjauan Kembali melalui Mahkamah Agung, ungkap AHY

AHY juga menegaskan, meskipun Partai Demokrat punya segala Juridis yang kuat untuk membuktikan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya. Ia meminta seluruh kader dan para Pejuang Demokrasi untuk tetap waspada dan menegaskan bahwa Partai Demokrat adalah tegaknya Keadilan, Hukum, dan Demokrasi di Negeri ini.