Prof Ansari: Politik Identitas dan Politisasi Rumah Ibadah Lebih Banyak Mudaratnya
Jelang Pemilu 2024
Redaksi - Minggu, 16 Juli 2023 07:32 WIB
Poto: Istimewa
Prof Ansari Yamamah.
drberita.id -Politik identitas dan politisasi rumah ibadah harus ditangkal jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, politik identitas lebih banyak menimbulkan mudaratnya dibandingkan manfaat untuk masyarakat.
Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Wilayah Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia (PW Bakomubin) Sumatera Utara, Prof Ansari Yamamah dalam kegiatan Muzakarah Mubaligh Sumatera Utara, bertema 'Menangkal Politik Identitas dan Politisasi Rumah Ibadah' di Jalan Sei Serayu Medan, Sabtu 15 Juli 2023.
"Identitas sebagai politik sebenarnya tidak masalah, karena itu bagian dari mana realita kita berasal. Tetapi politik identitas jika salah memahami akan memunculkan sesuatu yang dapat merusak tatanan dalam bermasyarakat, yang menjadi masalah dikala politik identitas ini di amplifikasi, dimanipulasi untuk target-target politik sembari membenturkan dengan identitas lawan," kata Prof Ansari Yamamah.
Dikatakannya, dampak lainnya adalah hubungan keberagaman kebhinekaan masyarakat Indonesia akan rusak oleh politik identitas tersebut. Sebab itu, masyarakat perlu diberi pemahaman apa dampak negatif dari politik identitas dari lembaga penyelenggaraan pemilu.
"KPU, Bawaslu atau partai seharusnya memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam konteks menghindarkan politik identitas, apalagi yang disirami isu-isu, hoaks dan lainnya. Di situ peran penyelenggara pemilu untuk masyarakat dalam menghadapi pemilu. Jadi perlu kerja keras agar masyarakat terhindar dari politik yang membelah ini," ujarnya.
Prof Ansari Yamamah menambahkan jangan menjadikan rumah ibadah untuk kepentingan politik identitas. Sehingga diharapkan, umat beragama lebih arif dalam menggunakan rumah ibadah tanpa mencampuradukan persoalan politik dengan urusan ibadah.
"Dalam rumah ibadah itu terdiri dari berbagai kelompok, golongan politik, partai dan lainnya. Maka dari itu kami meminta masyarakat untuk menghindari sesuatu yang bisa menyebabkan kepecahan umat beragama, supaya tidak membawa rumah ibadah sebagai ajang perkuat posisi dalam konteks politik," sebutnya.
Ia pun berharap ke penyelenggara pemilu untuk memberikan pencerahan ke masyarakat agar tidak terjebak dalam informasi politik identitas yang hoaks dan lainnya.
Kemudian, berharap penyelenggara pemilu tetap teguh memegang aturan hukum. Sebab, tidak mustahil penyelenggara pemilu tidak tergelincir dalam melakukan kegiatan.
"Kita khawatir akan terjadi hal yang dapat merusak citra demokrasi itu sendiri. Tentu saja berhara penyelenggara pemilu banyak melibatkan masyarakat tokoh masyarakat dalam rangka memberikan wawasan pemilu ke masyarakat. Tidak boleh bekerja sendirian," ungkapnya.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
15 Rumah Ibadah Muslim dan Nasrani di Kota Tebingtinggi Dapat CSR dari Bank Sumut
Walikota Saksikan MoU BWI Medan dan FOZ Sumut
Meski Diguyur Hujan, Warga Tetap Semangat Gotong Royong Pembangunan Masjid Al Hidayah
Ihwan Ritonga Usulkan Penambahan Kuota Pelayan Rumah Ibadah
Level 4 Covid-19, Pemprovsu Tidak Tutup Rumah Ibadah
Gubernur Lemhannas Temui Gubsu Agenda FGD Politik Identitas
Komentar