Refleksi Program Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022
Redaksi - Rabu, 04 Januari 2023 12:46 WIB
Poto: Istimewa
Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis.
drberita.id | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama tahun 2022 belum memiliki kegiatan yang menonjol dan agresif terhadap pertumbuhan ekonomi perikanan dan kesejahteraan masyarakat perikanan.
Jargon semangat baru KKP 'Rebound dan Blue Economy' belum mampu terealisasi dengan baik dan bahkan belum terlaksana sesuai rencana.
"Semangat baru KKP rebound dan blue economy seharusnya dilaksanakan sesuai rencana. Namun kita bisa melihat, hal ini belum terealisasi di tahun 2022 lalu," ujar Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis, Rabu 4 Januari 2023.
Menurut Hasbil, KKP Rebound dengan maksud menciptakan semangat kebangkitan, pembenahan tata kelola, dan peningkatan kinerja harus didukung, karena banyak permasalahan sebelumnya, terutama minimnya investasi di sektor perikanan dan mandeknya pertumbuhan industri perikanan, akibat dari pembatasan dan regulasi yang sangat menghambat usaha di sektor perikanan.
Program Ekonomi Biru (PEB), lanjut Hasbil, diharapakan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan melalui penangkapan ikan terukur. Namun sampai akhir tahun 2022, tidak ada perkembangan yang berarti tentang program ini. Masyarakat perikanan sampai saat ini belum merasakan manfaatnya, dan hanya baru terlihat sebagai sebuah program normatif saja.
BACA JUGA:
Proyek Rp 2,7T Tak Capai Target 33%, LIRA Minta Gubsu Pegang Teguh Ucapannya
"Bukan main main target yang hendak dicapai KKP yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara bertahap sampai tahun 2024 mencapai Rp 12 triliun. Ini bukan angka yang kecil buat KKP, karena selama ini PNBP KKP tidak pernah melebihi Rp 1,2 triliun tiap tahunnya. Angka ini tentunya sangat tinggi bahkan naik sampai 10 kali lipat dari realisasi penerimaan di tahun 2022 sekitar Rp 1,2 triliun," beber Hasbil.
Beberapa masalah yang muncul di tahun 2022, kata Hasbil, salah satunya program Maluku Lumbung Ikan Nasional yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh Presiden. Sampai saat ini tidak ada gaungnya, dan bagaimana kelanjutannya juga tidak ada kejelasan baik dari KKP maupun dari Kemenko Marves.
Kemudian, masalah lainnya yaitu industri perikanan dan ekspor hasil perikanan belum ada peningkatan yang signifikan. Sementara nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap sangat merasakan kenaikan harga BBM yang secara otomatis meningkat biaya operasional kapal di laut.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Dugaan Korupsi Perikanan Kelautan di Sumut Nguap, Proyek DED Lunas Dibayar Tapi Tidak Bisa Digunakan
KPK Jangan Takut Periksa Lokot, Partai Demokrat Tidak Pernah Lindungi Kader Terlibat Korupsi
Sambut HUT Demokrat ke 22, Raja Zulham Hasibuan Gelar Aksi Jumat Berkah di Medan Deli
Politisi Demokrat Sebut Konflik Tanah di Sumut Sangat Rawan
Perintah Ketum AHY, Burhanuddin Siregar Siap Menangkan Anies di Sumut
Demokrat Tegas Tolak Pemilu Tertutup, AHY: Jangan Sampai Hak Rakyat Dirampas
Komentar
Berita Terbaru
Jaksa Agung Ingatkan Profesionalisme dan Keberanian Jajaran di Daerah Lawan Pelaku Korupsi
Dugaan Korupsi Makan dan Perjalanan Dinas di Bappeda Tebingtinggi Dilapor ke Polisi
BBM Langka di Medan, Pertamina Tidak Siap Hadapi Krisis Timur Tengah, Sahkan RUU Migas
Peminat SNBP 2026 Naik, USU Sediakan 2.614 Kursi
Camat Medan Kota Luruskan RTH Jalan Turi Jadi Lokasi TPS Sementara Sambut Piala AFF U19
Warga Jalan Turi Tolak Rencana Walikota Medan Alihfungsi RTH Jadi TPA Sampah
Dirut Bank Sumut Kunjungan ke 3 Kelapa Daerah: Penggerak Digitalisasi Keuangan dan PAD