Refleksi Program Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022
Redaksi - Rabu, 04 Januari 2023 12:46 WIB
Poto: Istimewa
Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis.
drberita.id | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama tahun 2022 belum memiliki kegiatan yang menonjol dan agresif terhadap pertumbuhan ekonomi perikanan dan kesejahteraan masyarakat perikanan.
Jargon semangat baru KKP 'Rebound dan Blue Economy' belum mampu terealisasi dengan baik dan bahkan belum terlaksana sesuai rencana.
"Semangat baru KKP rebound dan blue economy seharusnya dilaksanakan sesuai rencana. Namun kita bisa melihat, hal ini belum terealisasi di tahun 2022 lalu," ujar Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis, Rabu 4 Januari 2023.
Menurut Hasbil, KKP Rebound dengan maksud menciptakan semangat kebangkitan, pembenahan tata kelola, dan peningkatan kinerja harus didukung, karena banyak permasalahan sebelumnya, terutama minimnya investasi di sektor perikanan dan mandeknya pertumbuhan industri perikanan, akibat dari pembatasan dan regulasi yang sangat menghambat usaha di sektor perikanan.
Program Ekonomi Biru (PEB), lanjut Hasbil, diharapakan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan melalui penangkapan ikan terukur. Namun sampai akhir tahun 2022, tidak ada perkembangan yang berarti tentang program ini. Masyarakat perikanan sampai saat ini belum merasakan manfaatnya, dan hanya baru terlihat sebagai sebuah program normatif saja.
BACA JUGA:
Proyek Rp 2,7T Tak Capai Target 33%, LIRA Minta Gubsu Pegang Teguh Ucapannya
"Bukan main main target yang hendak dicapai KKP yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara bertahap sampai tahun 2024 mencapai Rp 12 triliun. Ini bukan angka yang kecil buat KKP, karena selama ini PNBP KKP tidak pernah melebihi Rp 1,2 triliun tiap tahunnya. Angka ini tentunya sangat tinggi bahkan naik sampai 10 kali lipat dari realisasi penerimaan di tahun 2022 sekitar Rp 1,2 triliun," beber Hasbil.
Beberapa masalah yang muncul di tahun 2022, kata Hasbil, salah satunya program Maluku Lumbung Ikan Nasional yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh Presiden. Sampai saat ini tidak ada gaungnya, dan bagaimana kelanjutannya juga tidak ada kejelasan baik dari KKP maupun dari Kemenko Marves.
Kemudian, masalah lainnya yaitu industri perikanan dan ekspor hasil perikanan belum ada peningkatan yang signifikan. Sementara nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap sangat merasakan kenaikan harga BBM yang secara otomatis meningkat biaya operasional kapal di laut.
Kenaikan ini tentunya memberatkan bagi nelayan, karena hampir 70% komponen biaya operasional kapal dari BBM, sampai saat ini tidak ada solusi dan sangat membebani usaha di sektor perikanan dan kelautan ini.
"Kita bisa lihat, salah satu contoh program maluku lumbung ikan nasional yang sebelumnya sudah dicanangkan oleh Presiden, tidak ada gaungnya hingga kini dan bagaimana kelanjutannya juga tidak ada kejelasan baik dari KKP maupun dari Kemenko Marve," tegas Hasbil.
Selain itu, masih Hasbil, program Kampung Budidaya yang berbasis komoditas ekspor dan pembangunan kampung perikanan serta Kampung Nelayan Maju hanya kegiatan yang dampaknya belum dirasakan selain dari penerimaan bantuan bantuan dari Pemerintah.
Kegiata Bulan Cinta Laut yang dicanangkan KKP di beberapa daerah dan dihadiri oleh Presiden merupakan program yang bagus karena untuk kebersihan laut dan pantai dari sampah, namun ke depannya bagaimana ini bisa terkoordinasi dengan baik karena harus melibatkan banyak unsur baik pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha.
BACA JUGA:
Beredar Kabar Dugaan Suap Rp 3 Miliar Diterima Kepala OPD Pemprovsu dari KSO Proyek Rp 2,7T
Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tahun 2023, sebaiknya fokus kepada program program peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Program Perikanan Terukur, Kampung Budidaya, Kampung Nelayan, dan Bulan Cinta Laut, harusnya didrive menjadi program revolusi yang agresif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umunya.
"Sebaiknya Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tahun 2023 fokus kepada program program peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," tutup Hasbil.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Dugaan Korupsi Perikanan Kelautan di Sumut Nguap, Proyek DED Lunas Dibayar Tapi Tidak Bisa Digunakan
KPK Jangan Takut Periksa Lokot, Partai Demokrat Tidak Pernah Lindungi Kader Terlibat Korupsi
Sambut HUT Demokrat ke 22, Raja Zulham Hasibuan Gelar Aksi Jumat Berkah di Medan Deli
Politisi Demokrat Sebut Konflik Tanah di Sumut Sangat Rawan
Perintah Ketum AHY, Burhanuddin Siregar Siap Menangkan Anies di Sumut
Demokrat Tegas Tolak Pemilu Tertutup, AHY: Jangan Sampai Hak Rakyat Dirampas
Komentar