Selamatkan Demokrasi: Masyarakat Sumut Desak Jokowi Copot Moeldoko
Foto: Muhammad Artam
Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) Sumut
drberita.id | Aliansi Masyarakat Sipil (AMS) Sumatera Utara mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap tegas dengan mencopot KSP Moeldoko.
Desakan itu dilakukan atas kekisruhan yang terjadi di Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang melibatkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Masyarakat yang menamakan diri 'Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi' ini menilai pengambilalihan kekuasaan melalui KLB Partai Demokrat sebagai politik culas dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
"Tindakan itu jelas-jelas melanggar etika demokrasi yang bisa berdampak pada kekisruhan semangat kebangsaan Indonesia," kata Ahmady Meuraxa, dalam konferensi pers di Medan, Jumat 12 Maret 2021.
[br]
Aliansi yang digawangi oleh sejumlah tokoh lintas generasi, lintas profesi dan lintas organisasi, inibmengaggap apa yang terjadi bukan lagi persoalan internal Partai Demokrat, melainkan masalah sistem Demokrasi Indonesia.
Mereka menilai, apa yang dipertontonkan Moeldoko melalui politik culas adalah arogansi kekuasaan yang dilalukan oleh pejabat negara dan lebih memalukan dari sikap otoriter di masa rezim Orde Baru.
"Tindakan Moeldoko itu adalah pembelajaran sangat buruk bagi pembelajaran politik Indonesia. Ini tidak hanya mematikan semangat berdemokrasi, tetapi juga mempertontonkan sikap zalim dan haus kekuasaan seorang pejabat negara," ujarnya.
Hadir dalam deklarasi itu akademisi Shohibul Anshor Siregar, politisi senior Berman Sinaga, aktivis GAMKI Henrico Sihombing, aktivis organisasi nonpemerintah Ahmady Meuraxa dan perwakilan paranormal Iwan Sinulingga.
[br]
Deklarasi itu menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya;
Pertama, menolak dan mengecam cara-cara politik kotor yang telah dipertontonkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.
Kedua, meminta pemerintah bersikap netral menyikapi kasus pengambilalihan pimpinan partai oleh Moeldoko dengan tetap merujuk kepada aturan hukum yang berlaku.
Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan segera Jenderal TNI (purn) Moeldoko dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) demi membersihkan sistem pemerintahan dari orang-orang yang culas.
[br]
"Untuk memperkuat gerakan ini, kami mengajak masyarakat membubuhkan tandatangan petisi pemberhentian Moeldoko sebagai KSP yang ada di situs Change.org. Kami juga akan menggelar aksi penandatanganan dari masyarakat di atas spanduk pada Minggu 14 Maret 2021 esok," pungkasnya.
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
KPK Harus Tangkap Bobby Nasution Walau Menantu Jokowi, Tapi Gandi Parapat Tidak Berani Protes atau Kritik
Depan Gedung Merah Putih KPK, KAMAK Minta Prabowo Tegur Mantu Mantan Presiden Jokowi
Aktivis 98 Sebut Jokowi Korban Perang Asimetris Antek Asing OCCRP Untuk Jatuhkan Indonesia
RBS Duga Ada Misi Terselubung Jokowi Datang ke Sumut
Korwil PMPHI Sebut Pergantian Pj. Gubsu Keinginan Presiden Jokowi
Publik Puas Kinerja Jokowi, RPN: Bobby Nasution Bisa Menang Pilgubsu 2024
Komentar