SiLPA Meningkat, Pemko Medan Gagal Eksekusi Anggaran
Foto: Istimewa
Siska Barimbing
drberita.id | Pengamat anggaran dan kebijakan publik, Siska Barimbing menyayangkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) APBD Kota Medan tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya.
SiLPA Kota Medan tahun 2020 sebesar Rp 568 miliar dan banyak disumbang dari anggaran penanganan Covid-19.
"Kita tahu anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 itu sebesar Rp 500 miliar, dan sekitar Rp 200 miliar itu masuk ke SiLPA," kata Siska kepada wartawan, Sabtu 17 April 2021.
Diketahui, SiLPA APBD Kota Medan tahun 2019 sebesar Rp 506,65 miliar, 2018 sebesar Rp 67,31 miliar, dan 2017 sebesar Rp 43,70 miliar.
[br]
Siska menyebutkan, dalam masa pandemi Covid-19 membuat ruang gerak dan mobilitas untuk melaksanakan program kerja menjadi terbatas. Meski begitu, lanjut Siska, hal itu tidak bisa menjadi pembenaran, sebab terbukti selama 2 tahun berturut - turut SiLPA Kota Medan lebih dari Rp 500 miliar.
Ia pun menegaskan persoalan itu menjadi penanda kinerja Pemko Medan semakin buruk. Dia juga berpendapat bahwa pandemi Covid-19 tahun 2020 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi, penurunan pendapatan, dan peningkatan belanja pemerintah.
"Sampai saat ini masih terasa dampaknya. Terkhusus Kota Medan masih berada di zona merah. Hasilnya pendapatan sebagian besar masyarakat menurun," ujarnya.
Siska mengungkapkan, ragam kebijakan yang memicu hal tersebut seperti kebijakan pembatasan sosial skala besar tahun lalu. Meskipun jumlah pasien Covid-19 meningkat, namun tenaga medis di garda terdepan terlambat mendapatkan intensifnya.
[br]
"Saat kondisi pandemi yang sangat mendesak untuk segera ditangani, Pemko Medan justru gagal mengeksekusi anggaran," katanya.
Siska memaparkan anggaran penanganan Covid-19 Kota Medan terbesar dari 32 kabupaten kota di Sumatera Utara. Sumber dana itu berasal dari refocusing anggaran di tiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Artinya akibat dari alokasi anggaran penanganan Covid-19 banyak program di tiap-tiap OPD harus dikorbankan. Jika diperhatikan, kalau saat ini banyak melihat jalan-jalan rusak dan fasilitas publik di Kota Medan yang rusak. Maka ini dikarenakan anggarannya direfocusing untuk penanganan Covid-19," ungkapnya.
"Dan ternyata anggarannya bersisa sebesar Rp 200 miliar. Tentunya ini sangat melukai hati rakyat," sambungnya.
[br]
Berangkat dari persoalan tersebut, kata Siska, Walikota Medan Bobby Nasution harus mengevaluasi penyebab terjadinya SiLPA di atas Rp 500 miliar selama dua tahun berturut-turut.
Ia juga menegaskan, Walikota Medan agar menuntut kepala OPD untuk bekerja kompeten, cepat, tanggap, efektif, dan efisien dalam mengeksekusi program-program kerja.
"Agar anggaran bisa diserap dan masyarakat mendapatkan manfaatnya.Kepala OPD yang tidak kompeten dan lamban harus diganti dengan sistem lelang jabatan yang terbuka, dan yang paling penting pemerintahan Kota Medan harus dijalankan dengan partisipatif, transparan dan akuntabel," pungkasnya.
SHARE:
Editor
: Artam
Tags
Berita Terkait
Anggota DPRD Medan Minta Rico Waas Evaluasi Camat Junedi yang Bertindak Menyimpang
Anggota DPRD Medan: Dokumen Adminduk Pintu Utama Warga Dapat Pelayanan Kesehatan
Armada Pemadam Kebakaran Pemko Medan Kurang Layak, Anggota Dewan: Pantas Banyak Kasus Tak Selesai
Anggota DPRD Medan Panjat Pagar Tembok PT. KIM yang Buat Resah Warga
Kisruh Pemilihan Kepling, DPRD Medan Verifikasi Ulang Pencalonan di Medan Baru dan Medan Barat
PKB Bukan Partai Agama: Hamdan Simbolon Optimis Dapat Fraksi di DPRD Medan
Komentar