Demo di Medan, Tuding Pemerintah Jokowi Bawa Musibah bagi Rakyat Indonesia
drberita/istimewa
Demo Gema Pembebasan Medan di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.
DRberita | Puluhan massa aksi dari Gema Pembebasan Medan, menuding rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membawa musibah bagi rakyat Indonesia.
Aksi massa dipimpin Suryadi Pradana berlangsung di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa 3 Maret 2020.
Dalam tuntutannya, masa aksi menyatakan bahwa era rezim Pemerintahan Jokowi periode ke-2 ini telah terjadi mega skandal korupsi BUMN Jiwasraya, Asabri, KPU, Pelindo dan BUMN lainnya dalam jumlah yang sangat besar.
Penyelesaian mega skandal yang berbelit-belit berindikasi kuat bahwa KPK dan pihak aparat telah dilemahkan dan diduga kuat menjadi pelindung rezim Jokowi. Rakyat, kata massa aksi, dalam keadaan menderita.
"Berbagai subsidi dicabut, harga kebutuhan pokok naik, mega korupsi terkuak, 100 hari kerja rezim Jokowi telah gagal," kata Suryadi.
Oleh karena, Suryadi menyerukan agar mahasiswa terus berjuang melakukan perubahan dengan memberikan solusi Islam berupa hukuman yang seberat-beratnya, dipotong tangan hingga hukuman mati dan seluruh hartanya disita.
"Kami menyeru kepada mahasiswa dan pemuda untuk bergerak berani maju terus, dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan negeri ini," kata Suryadi.
Masa dalam aksi membentangkan sepanduk yang bertuliskan "Negri Indonesia berkah dengan syariah dan khilafah ala minhaji nubuwah. Musuh negara bukan HTI, FPI dan Khilafah tapi rezim korup antek asing dan aseng."
Sekira pukul 11.25 WIB, aksi massa diterima anggota DPRD Sumut Jaira Salim Ritonga. Jaira berjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke pimpinan DPRD Sumut dan akan menyurati pemerintah pusat.
Aksi massa dipimpin Suryadi Pradana berlangsung di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa 3 Maret 2020.
Dalam tuntutannya, masa aksi menyatakan bahwa era rezim Pemerintahan Jokowi periode ke-2 ini telah terjadi mega skandal korupsi BUMN Jiwasraya, Asabri, KPU, Pelindo dan BUMN lainnya dalam jumlah yang sangat besar.
Penyelesaian mega skandal yang berbelit-belit berindikasi kuat bahwa KPK dan pihak aparat telah dilemahkan dan diduga kuat menjadi pelindung rezim Jokowi. Rakyat, kata massa aksi, dalam keadaan menderita.
"Berbagai subsidi dicabut, harga kebutuhan pokok naik, mega korupsi terkuak, 100 hari kerja rezim Jokowi telah gagal," kata Suryadi.
Oleh karena, Suryadi menyerukan agar mahasiswa terus berjuang melakukan perubahan dengan memberikan solusi Islam berupa hukuman yang seberat-beratnya, dipotong tangan hingga hukuman mati dan seluruh hartanya disita.
"Kami menyeru kepada mahasiswa dan pemuda untuk bergerak berani maju terus, dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan negeri ini," kata Suryadi.
Masa dalam aksi membentangkan sepanduk yang bertuliskan "Negri Indonesia berkah dengan syariah dan khilafah ala minhaji nubuwah. Musuh negara bukan HTI, FPI dan Khilafah tapi rezim korup antek asing dan aseng."
Sekira pukul 11.25 WIB, aksi massa diterima anggota DPRD Sumut Jaira Salim Ritonga. Jaira berjanji akan menyampaikan aspirasi massa ke pimpinan DPRD Sumut dan akan menyurati pemerintah pusat.
"Kita juga akan menyuarakan ke semua instasi agar memberantas semua bentuk korupsi di negri ini dengan sesuai aturan hukum yang berlaku. Nantinya kami akan membahas permasalan ini di RDP yang akan datang," kata Jaira. (art/drc)
SHARE:
Editor
:
Tags
Berita Terkait
Demo Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Tak Diterge 100 Anggota DPRD Sumut
Kader Partai Golkar Aksi Tunggal di Kantor DPP Jakarta dan Gedung DPR RI Minta Evaluasi Ketua DPRD Sumut
Buruh Batal Demo ke Polda dan Kantor Gubsu, Fokus ke DPRD Sumut
Ribuan Buruh 28 Agustus Akan Demo Kantor Gubsu, Polda, dan DPRD Sumut
Azhari Sinik: Partai Golkar Bisa Berhentikan Erni Sitorus dari Ketua DPRD Sumut
Pengamat: Serangan Terhadap Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus Bentuk Pelemahan Sistem Pemerintahan
Komentar