Cegah Korupsi Sektor Pengadaan, KPK Beri Masukan LKPP
Redaksi - Rabu, 04 Januari 2023 21:18 WIB
Poto: Istimewa
KPK rapat dengan LKPP
drberita.id | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi di berbagai sektor. Di antaranya dengan mengidentifikasi area area yang rawan terjadi korupsi, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikannya melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).
Adapun pada SPI tahun 2022 menunjukan bahwa salah satu titik rawan korupsi tertinggi adalah pada indikator pengadaan barang/jasa (PBJ) yang dilakukan di instansi/lembaga pemerintah. Hal ini selaras dengan data penindakan perkara yang ditangani KPK.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam kegiatan audiensi bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 4 Januari 2023.
"Perkara perkara korupsi yang banyak ditangani di daerah adalah perkara PBJ. Dimana hal ini terjadi akibat adanya vendor yang sudah mengatur dan membagi jatah proyek," tegas Alex.
Alex menuturkan, perkara perkara korupsi yang ditangani KPK di daerah sebagaian besar adalah PBJ. Dimana modus korupsi PBJ juga sangat berkaitan dengan modus korupsi pada perencanaan anggaran/mark up, maupun suap dan gratifikasi.
BACA JUGA:
BPK RI Segera Periksa Proyek Rp 2,7T Tidak Capai Target 33 Persen, Margasu Minta KPK Turun ke Sumut
Lebih lanjut, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan, KPK yang tergabung dalam Stranas Pencegahan Korupsi (PK) bersama LKPP juga merancang sebuah strategi nasional dalam meminimalisasi terjadinya korupsi pada PBJ dengan menggunakan platform digital.
"Bersama dengan LKPP kita mengadakan pertemuan dengan BPK untuk membahas hal ini lebih lanjut. Selain itu, LKPP saat ini juga sedang mengembangkan new platform berupa marketplace pengadaan nasional untuk dapat digunakan pemerintah," kata Pahala.
Selain itu, imbuhnya, juga akan dikembangkan beberapa upaya khususnya dalam pengembangan digital pada kegiatan audit.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
8 Potensi Korupsi MBG Versi KPK
Kejari Tebingtinggi Tetapkan Hasbie Ashsiddiqi Jadi Tersangka Korupsi Lingkungan Hidup
Kejati Sumut: Status BW alias Baron Tunggu Hasil Persidangan Korupsi Smartbord Langkat
Pernah Diperiksa KPK 11 Jam, Lokot Nasution Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA, Mikhel Siregar: Demokrat Harus Bersih dari Koruptor
LHKPN KPK: Harta Kekayaan Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Naik Rp 4 Miliar
Dugaan Korupsi Bappeda Tebingtinggi Mandek di Polisi, Massa TTB Rencana Aksi
Komentar
Berita Terbaru
Pendiri KBPP Polri Tolak Calon Tunggal dan Minta Kapolri Tunda Munas Sampai Juni
FOZ Sumut Himpun Rp 9,8 Miliar Zakat di Ramadhan 1447 H, Salurkan ke 66.974 Penerima Manfaat
8 Potensi Korupsi MBG Versi KPK
Kejari Tebingtinggi Tetapkan Hasbie Ashsiddiqi Jadi Tersangka Korupsi Lingkungan Hidup
Polda Sumut Geledah Kantor Dinas Kominfo Tebingtinggi, Kadis Ghazali Rahman Sempat Bantah OTT Hoax
Koperasi Desa Bukan Sekadar Simpan Pinjam, Tapi Pusat Ekonomi Warga Lengkap dan Modern
Relawan Bobby Nasution Panik Lihat Bupati Batubara Dukung Pemekaran Sumatera Pantai Timur