Firli Rangkul Krishna Murti Buru Koruptor di Luar Negeri
Tren Korupsi Terus Meningkat
Redaksi - Senin, 07 Agustus 2023 18:35 WIB
Poto: Istimewa
Firli rangkul Krushna Murti.
drberita.id -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 7 Agustus 2023.
Pertemuan tersebut membahas kerja sama pemberantasan korupsi, koordinasi, dan upaya pencarian pelaku korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kejahatan terorganisasi lintas negara 'transnational organized crime' menunjukan tren yang terus meningkat. Tidak hanya berdampak bagi psikologis individu atau kelompok masyarakat, tetapi juga terhadap sendi sendi perekonomian nasional dan internasional serta keutuhan negara.
"Pemberantasan korupsi menjadi fokus perhatian dunia yang ditandai sejak Majelis PBB menyadari dampak kerugian korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Karena korupsi dapat menghancurkan sendi sendi kehidupan global, tidak hanya ekonomi namun juga berdampak pada rusaknya kehidupan manusia lainnya," buka Firli.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi, lanjut Firli, menjadi prioritas utama yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan internasional. KPK terus berupaya menjalin kerja sama internasional termasuk dengan Div. Hubinter Polri guna menangani tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sinergi aparat penegak hukum.
Firli menjelaskan, salah satu instrumen hukum yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi dan pengembalian aset yang berada di luar negeri ialah dengan perjanjian bantuan hukum timbal balik. Dengan adanya perjanjian bilateral mengenai bantuan timbal balik dari negara lain diharapkan dapat mendukung upaya penegakan hukum yang bersifat transnasional.
"Tindak pidana korupsi menjadi salah satu faktor pertimbangan pada setiap negara dalam melakukan investasi setelah faktor stabilitas politik keamanan dan infrastruktur. KPK menyambut baik kerja sama dan koordinasi transnasional dengan Div. Hubinter Polri dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di lintas negara," ungkap Firli.
Firli menambahkan, kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk menyamakan persepsi antara lembaga penegak hukum yang berwenang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, ditekankan pula bahwa tujuan utama penanganan tindak pidana korupsi ialah untuk menyelamatkan keuangan negara.
Berbagai upaya yang sudah KPK lakukan dalam mencari, menangkap, membawa kembali para tersangka korupsi dan pemulihan aset tidak terlepas dari adanya bantuan dan kerjasama dari lintas lembaga dan negara lain melalui Mutual Legal Assistance (MLA).
Menurut Firli, bantuan dan dukungan dari Interpol dalam penanganan kasus korupsi lintas negara menjadi catatan prestasi tersendiri dan best practice.
"MLA sebagai mekanisme kerjasama Internasional yang merupakan hasil pemikiran bersama negara-negara, diharapkan menjadi jalan keluar dari permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara termasuk korupsi dan pencucian uang," jelas Firli.
Untuk itu, KPK berharap dengan adanya kerja sama dengan Div Hubinter Polri ini dapat mewujudkan persamaan persepsi, harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Upaya penguatan sinergi ke depan terus ditindaklanjuti pada jajaran teknis di antaranya dengan membangun joint investigation dan jaringan informasi mengenai kejahatan transnasional maupun internasional.
Kepala Divisi Hubinter Polri, Irjen Pol Krishna Murti menyampaikan, kunjungan ke KPK untuk bersinergi dalam rangka kerja sama dan koordinasi terhadap kejahatan transnasional khususnya korupsi dan upaya pencarian pelaku tindak pidana korupsi.
Pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dilakukan karena kerja sama yang kuat antar lembaga penegak hukum.
"Kerja sama ini untuk pemberantasan kasus kasus korupsi yang ada di Indonesia dengan mengedepankan sinergitas yang kuat. Div Hubinter Polri sebagai media perantara yang menghubungkan KPK dengan lembaga penegak hukum di negara lain untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi transnasional," kata Krishna.
Menurut Krishna, korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks, dan terencana oleh para penyelenggara negara.
"Oleh karenanya, Div. Hubinter Polri perlu mendukung upaya KPK dengan berbagai instrumen yang dimiliki dalam membantu dan menanggulangi penanganan perkara, utamanya terkait pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri," kata Krishna Murti.
Dalam pertemuan turut dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Johanis Tanak, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, serta Plt Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono.
Dari Div Hubinter Polri dihadiri Ses NCB Interpol Amur Chandra, Kabag Jainter Yulius Audie, Kabag Kominter Chaidir, dan Kabag Lotas Dodied Prastetyo, serta jajaran.
SHARE:
Editor
: Redaksi
Tags
Berita Terkait
Kejari Tebingtinggi Tetapkan 2 Tersangka Korupsi BBM Lingkungan Hidup, Bendahara Langsung Ditahan
8 Potensi Korupsi MBG Versi KPK
Kejari Tebingtinggi Tetapkan Hasbie Ashsiddiqi Jadi Tersangka Korupsi Lingkungan Hidup
Kejati Sumut: Status BW alias Baron Tunggu Hasil Persidangan Korupsi Smartbord Langkat
Pernah Diperiksa KPK 11 Jam, Lokot Nasution Jadi Saksi Sidang Korupsi DJKA, Mikhel Siregar: Demokrat Harus Bersih dari Koruptor
LHKPN KPK: Harta Kekayaan Kepala Dinas PUTR Tanjungbalai Naik Rp 4 Miliar
Komentar